
JAKARTA – (KBKNEWS) – 16/11 – UTUSAN Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengaku terbuka untuk diperiksa terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal pengadaan jasa influencer pada dua kementerian bersama PT Rans Animasi Indonesia.
Demi menjunjung transparansi dan akuntabilitas, Raffi seperti dilaporkan kompas.com (16/11) mengaku siap jika pihak inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ingin melakukan pemeriksaan.
“Kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menindaklanjutinya sesuai hasil pemeriksaan,” ujar Raffi dalam unggahan video Instagram @ukpmudaseniraffiahmad pada Senin (16/11/2026).
Raffi mengaku, pada 2024 telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya.
Menurut dia, dari hasil konsultasi itu, KPK menyatakan tidak ada aturan yang dilanggar.
“Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang  berlaku,” ungkap dia.
Di sisi lain, ia menyadari ada etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden.
Oleh karena itu, ia menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang.
Tak lupa, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah memberikan kritik dan masukan kepada dirinya.
“Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi,” ujar Raffi menegaskan.
Minta maaf
Dalam kesempatan yang sama, ia meminta maaf terkait adanya kerja sama perusahaannya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Saintek) pada 2024.
Raffi menjelaskan, kerja sama dengan Kemendikbud Saintek itu terjadi sebelum dirinya menjadi utusan khusus presiden.
Sementara itu, ia mengakui kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terjadi saat dirinya sudah menjabat sebagai utusan khusus presiden.
“Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,” ucap dia.
Sebelumnya, ICW menyoroti pengadaan jasa publikasi oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai total Rp 14.696.955.002 atau sekitar Rp 14,69 miliar sepanjang 2024-2026.
Jual pengaruh untuk mendapatkan proyek agaknya sudah menjadi tradisi atau budaya di negeri ini yang tentunya harus dibasmi demi kesetaraan dan keadilan serta persaingan sehat dalam kegiatan usaha. (kompas.com/ns)




