KARAWANG – Kabupaten Karawang yang tercatat sebagai daerah berpotensi bencana terutama banjir dan longsor, hingga saat ini belum memiliki alat deteksi bencana yang mutakhir.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Asip Suhendar mengatakan, “Selama ini deteksi dini bencana masih dilakukan secara manual,” ujar Asip.
Untuk mendeteksi terjadinya bencana banjir, pihak BPDB Karawang hanya memantau dan melakukan penghitungan TMA (tinggi muka air) milik PJT2 (perusahaan jasa tirta II) di tiga titik yakni TMA Bendung Walahar, Kedunggede, dan Sypon Cibeet. Sementara untuk deteksi longsor pihaknya belum punya alat sama sekali.
Perhitungan secara manual kecepatan debit air yang akar mengalir masuk ke dalam kawasan rawan banjir dilakukan melalui TMA tersebut, sehiingga pihaknya segera melakukan antisipasi banjir di wilayah rawan.
“Misalnya air mengalir ke Batujaya yang merupakan rawan banjir membutuhkan waktu satu jam. Maka kami segera memberi peringatakan kepada warga Batujaya agar waspada terhadap sergapan banjir yang bakal tiba,” kata Asip.
Selain itu, pemantuan banjir pada daerah aliran sungai (DAS) juga dilakukan secara manual, yakni memeriksa kondisi tanggul dengan cara menyusuri tanggul tersebut berjalan kaki atau memakai sepeda motor. “Jika ditemukan tanggul rawan jebol, kami mempertebal dan meninggikan tanggul itu,” katanya.
Sementara untuk wilayah rawan longsor, Asip menyebutkan pihaknya sama sekali belum memiliki alat deteksi bencana. “Insya Allah baru mau kami anggarkan tahun depan,” tuturnya.
Asip mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada menghadapi kemungkinan datangnya bencana banjir atau longsor. “Kami mengimbau masyarakat bergotongroyong membersihkan dan menjaga lingkungannya. Untuk wilayah longsor, masyarakat diharapkan tidak menebang pohon sembarangan dan rajin untuk menanam pohon baru,” katanya, dikutip dari PR.
