BALI –Â Melalui lokakarya Challenges Forum, Â Indonesia mendorong upaya kolektif untuk meningkatkan kualitas misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menghadapi tantangan keamanan dan perdamaian dunia.
Challenges Forum yang diselenggarakan oleh Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Ditjen Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI, pada 10-11 November 2016 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, beranggotakan negara dan organisasi mitra dari lintas institusi/organisasi dari Kementerian Luar Negeri, polisi dan militer, serta “think tanks” dari 22 negara dan 47 organisasi terkait misi perdamaian.
Tujuan utama Challenges Forum adalah membahas isu-isu penting dan berbagai tantangan terkini yang dihadapi pasukan perdamaian, baik militer, polisi, maupun sipil, serta memberikan rekomendasi kepada PBB bagi peningkatan misi pemeliharaan perdamaian PBB kedepannya.
“PBB harus mencari cara yang efektif dalam kerangka kerjasama triangular antara Dewan Keamanan PBB, Sekretariat PBB dan negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB untuk membantu kesiapan maksimal negara-negara tersebut dalam misi PBB di masa mendatang,” kata Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib, Jumat (11/11/2016).
Selain itu, terdapat sejumlah hal pokok yang ditekankan oleh Dirjen Multilateral, yakni pentingnya mewujudkan seluruh janji dan komitmen negara-negara tahun 2017, termasuk melalui komitmen PBB untuk menjamin keterwakilan yang proporsional bagi negara penyumbang pasukan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB,
Selain urgensi PBB untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas dan pelatihan personil misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Menurut dia, PBB juga perlu mempertimbangkan kebijakan pemberian insentif bagi negara penyumbang pasukan, seraya menggarisbawahi pentingnya perspektif regional untuk mendukung misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Andy Rachmianto juga menyampaikan bahwa peran Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan internasional bagi 22 negara itu akan dapat meningkatkan kontribusi aktif dan positif Indonesia terhadap pengembangan kebijakan bagi misi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai salah satu negara penyumbang pasukan terbesar yakni peringkat ke-11.
Penyelenggaraan lokakarya itu juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah RI guna mewujudkan visi empat ribu penjaga perdamaian pada tahun 2019 dan dalam rangka mendukung pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Demikian dilaporkan Antara.
