PADA September 2015 lalu pernah digerebek acara wisuda abal-abal atas 1.200 sarjana abal-abal lulusan Universitas Terbuka abal-abal pula. Yang menarik, acara wisuda itu diselenggarakan di gedung resmi milik Universitas Terbuka di Pondok Cabe, Tangerang. Sungguh licik para pengelola kampus abal-abal tersebut. Agar terkesan universitas mereka resmi, berani pula mencatut nama perguruan tinggi milik negara. Padahal aslinya, sarjana produk universitas tersebut tak jauh beda dengan yang lulusan “universitas” di Jalan Pramuka.
Di ujung Jalan Pramuka Jakarta Pusat, tepatnya di timur laut perempatan Pramuka – Matraman Raya, terdapat sejumlah kios biro jasa skripsi. Sesungguhnya ini merupakan kampus-kampus bebas akreditasi, yang tidak memungut biaya SPMA (Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik) terhadap para “mahasiswa”-nya. Hanya dengan membayar jumlah uang tertentu, mahasiswa bisa pesen karya skripsi bidang studi apa saja.
Jadi meskipun mereka bergelar sarjana ini dan itu dengan “karya ilmiah” yang aduhai, sebetulnya itu bukan hasil dari kerja otak mereka. Betapapun diwisuda dengan seragam jubah hitam dan toga di kepala, tapi isi kepala wisudawan itu sendiri kosong. Dia tak mengerti apa yang dipaparkan dalam skripsi atau karya ilmiahnya. Dia tidak tahu apa yang ditulisnya. Sang “sarjana” itu hanya tahu bahwa untuk membuat skripsi tersebut harus membayar sekian juta.
Di Malang tahun 2015 saja, biro skripsi pasang tarif Rp 2,2 juta untuk Ilmu Sosial, dan Rp 3,5 untuk Sains (ilmu pengetahuan alam) dan Kedokteran. Sang mahasiswa yang malas berfikir atau memang dasarnya otak udang, tinggal terima jadi. Dia tak perlu riset dan kumpulkan data-data. Semuanya, dari bab I hingga V yang mengerjakan pihak biro skripsi.
Meski sudah diwisuda, mereka tetap saja jadi sarjana “teh botol” alis bodoh dan tolol. Celakanya, dari mereka banyak juga yang lolos dan bekerja di lembaga pemerintah dan swasta. Kementrian PAN & RB pernah hendak menertibkan para pemegang ijazah abal-abal itu. Sayangnya, berapa ditemukan ijazah abal-abal itu dan siapa saja pemiliknya tidak pernah diumumkan.
Selama ini lembaga pemerintah menghargai SDM hanya lewat ijazah saja, tanpa melihat skill sebenarnya dari pemegang. Ditambah lagi manusia Indonesia sangat membanggakan titel akademis, sehingga banyak juga orang berani beli gelar segala. Tak jelas kuliahnya di mana, tahu-tahu sudah menyandang gelar sarjana. Apakah mereka kuliah di Universitas Terbuka yang kampusnya ternyata juga berdinding dan beratap itu?
Sarjana lulusan Jalan Pramuka bisa terjadi, di samping otak si mahasiswa memang kosong, dia tak memiliki kemampuan menulis dengan bahasa yang dipahami pembacanya. Kenapa mereka tak bisa mengarang, karena berawal dari allerginya pada bacaan. Jarang mahasiswa yang berhobi membaca. Kalaupun membaca, hanyalah buku-buku yang berhubungan dengan mata kuliah. Lainnya, baca buku-buku sastra misalnya, capek deh…..! Karenanya, mereka lebih tahu Sutan Bathugana daripada –sastrawan– Sutan Takdir Alisyahbana dan Nur Sutan Iskandar.
Mendikbud Muhadjir Effendi pernah merencanakan, jika Ujian Nasional dihapus, akan diselenggarakan USBN (Ujian Sekolah Bertaraf Nasional). Dalam ujian ini pemerintah mewajibkan para murid menulis esai, agar diketahui bagaimana peserta didik mengutarakan pendapatnya secara runut dan teratur. Tapi USBN menjadi layu sebelum berkembang karena Presiden Jokowi tetap menolak jika Unas dihapuskan.
Sarjana sejati memang harus mampu menulis, sehingga nantinya bisa menghasilkan jurnal-jurnal ilmiah. Jika tak mampu, akhirnya hanya akan menjadi ledekan kalangan pesinden Jawa, “Rujak-rujak nangka rujake para sarjana”. Bagaimana negara bisa maju, jika para sarjana kerjanya hanya rujakan melulu. (Cantrik Metaram).
