WARGA DKI Jakarta yang memiliki hak pilih bersiap-siap lagi menghadapi Pilkada putaran kedua pada 19 April untuk menentukan pilihannya pada gubernur dan wakil gubernur ibukota untuk periode lima tahun ke depan.
Putaran kedua diselenggarakan karena tidak satu pasangan calon (paslon) pun yang berhasil meraup angka 50 persen plus satu suara pada putaran pertama Pilkada yang diselenggarakan pada 15 Februari lalu.
Paslon nomor urut 1, Agus Harimurti dan Sylviana Murni tersisih karena hanya mampu mengumpulkan 17,5 persen suara, sedangkan paslon nomor urut 2, Ahok –Djarot yang meraih suara terbanyak, 42,91 persen suara dan paslon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan 40,5 persen suara, melaju ke putaran berikutnya.
Sangat disayangkan, seperti menjelang hari pemungutan suara pada putaran pertama, kampanye hitam dengan mengangkat isu SARA, provokasi dan adu domba masih bersliweran di media sosial.
Bahkan poster-poster atau spanduk memuat ujaran kebencian, hasutan, bahkan provokasi yang menyesatkan umat juga dipasang di sejumlah masjid, tempat peribadatan yang seharusnya steril dan kegiatan politik praktis.
Ajakan untuk tidak menyalati jenasah ahli kubur pemeluk agama Islam yang saat hayatnya memilih paslon yang tidak seiman, selain meresahkan dan merusak silaturahim di antara sesama umat Islam sendiri, juga mengusik kehidupan berdemokrasi di negeri ini.
Bukankah, hak bagi setiap warga negara untuk menentukan pilihannya, terserah , pada preferensi masing-masing. Tidak ada salahnya kan, seseorang memilih pemimpin berdasarkan kesamaan keyakinan. Sebaliknya, memilih paslon yang bukan seiman tetapi berdasar kinerja atau kelebihan lainnya, juga sah-sah saja.
Menyampaikan ajakan untuk tidak menyalatkan warga yang memilih paslon tidak seiman, selain mencederai demokrasi juga menyesatkan ajaran agama itu sendiri. Seperti yang disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim, seluruh warga kampung akan menanggung dosa jika menolak menyalatkan ahli kubur yang saat hayatnya memilih paslon yang bukan seiman.
Jangan Manfaatkan agama
Lukman Hakim juga mengajak warga ibukota untuk tidak memperluas eskalasi politik, apalagi dengan memanfaatkan agama hanya demi memenangi pilkada.
“Rumah ibadah selayaknnya menjadi tempat paling aman bagi warga. Kewajiban kita semua untuk menjaga kesuciannya dan tidak menjadikannya sebagai tempat pemicu perselisihan, “ ujarnya merespons pampangan poster di sejumlah masjid yang memuat larangan untuk tidak menyalatkan orang yang berbeda pandangan politiknya.
Sikap senada juga disampaikan oleh pemuka Islam Buya Safii Maarif yang menyebutkan bahwa aparat kepolisian, Koramil dan lainnya sangat lamban bereaksi untuk menindak para pelaku pemasangan spanduk mengenai larangan menyalati jenasah orang yang saat hayatnya memilih paslon tertentu.
“Terlalu lamban dan lunak. Pelakunya harus ditindak tegas. Peringatan-peringatan persuasif saja tidak bakal mempan, “ tandasnya.
Sejumlah kalangan juga menyayangkan lambannya respons Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyikapi penyimpangan tersebut, begitu pula terhadap paslon tertentu yang berdiam diri karena mungkin malah merasa diuntungkan dengan aksi-aksi politisasi agama yang menyerang paslon lawannya.
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam pertemuan dengan sejumlah petinggi partai politik di Jakarta (13/3) bertekad untuk mengedepankan persatuan dan menjadikan pilkada DKI Jakarta putaran kedua sebagai wahana untuk menghasilkan pemimpin bermutu.
Para tokoh agama, politisi dan pemuka parpol, sekali lagi diminta ketulusan mereka untuk mengedepankan kesatuan dan persatuan negara dan bangsa ketimbang mengumbar syahwat kekuasaan.
