WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kembali membuat aturan kontroversial yang memungkinkan disalahggunakan oleh oknum Polisi terhadap masayarakat sipil.
Peraturan itu berupa kewenangan yang diberikan kepada Polisi untuk melakukan penyitaan aset sipil tanpa izin pengadilan yang diduga melakukan kejahatan.
Aturan tersebut ditenggarai lebih bahaya dari peraturan administrasi Trump yang melarang orang membawa laptop ke dalam pesawat. Aturan baru tersebut baru saja diumumkan oleh Departemen Kehakiman.
Seperti yang dilaporkan oleh Washington Post: “Departemen Kehakiman mengumumkan sebuah kebijakan federal baru pada hari Rabu untuk membantu negara bagian dan polisi setempat mengambil uang tunai dan harta benda dari orang-orang yang dicurigai melakukan kejahatan, bahkan tanpa tuntutan pidana, membalikkan peraturan administrasi Obama yang diminta oleh penyalahgunaan masa lalu oleh POLISI.”
Menurut media itu, praktik ini dikenal sebagai penyitaan aset sipil. Di bawah undang-undang ini, seorang perwira polisi dapat mengambil harta yang dia percaya terlibat dalam sebuah kejahatan tanpa mendapat surat perintah atau kemungkinan penyebabnya.
Sebelumnya AS, pernah memberikan izin untuk penyitaan aset sipil pada tahun 1970-an dan 80-an untuk melawan kejahatan pengedaran narkoba dan kejahatan terorganisir. Penegak hukum ingin mencegah kejahatan berlanjut dengan mensita uang tunai mereka, agar bisnis narkoba dan kejahataan lain tidak berlanjut.
Selama bertahun-tahun praktik itu dilaksanakan dan telah berkembang ke titik– di mana — pemerintah mulai merampas aset yang jauh melampaui uang tunai dalam berbagai situasi, bahkan termasuk mobil, rumah dan menghancurkan bisnis.
Banyak departemen kepolisian mulai mengandalkan aturan ini sebagai sumber pendapatan dengan menargetkan pengemudi di jalan raya, yang disebut transaksi “cash-for-freedom”.
Sebuah penyelidikan oleh Washington Post menemukan, bahwa antara tahun 2001 dan 2014, departemen kepolisian negara bagian dan lokal telah menyita hampir AS$ 2,5 miliar aset kolektif tanpa jaminan.
Seringkali penyitaan itu terjadi dengan pemberhentian lalu lintas yang tidak terkait, di mana Washington Post menemukan bahwa polisi “menekan [pengemudi] untuk menyetujui pencarian tanpa garansi dan menyita sejumlah besar uang jika tidak ada bukti kesalahan.”
Akibatnya, pemerintahan Obama pun gerah dan menindak para pelaku praktik tersebut. Pada tahun 2015 kemudian-Jaksa Agung Eric Holder mengeluarkan peraturan baru yang membatasi penggunaan penyitaan aset dan secara tajam membatasi dukungan pemerintah federal untuk itu.
Namun kini seperti dilansir The Street, pengumuman Departemen Kehakiman pada Rabu (19/7/2017) itu membalikkan keputusan tersebut dan menimbulkan kekhawatiran sejarah tirani akan terulang.
