MYANMAR – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengajukan banding ke pihak berwenang Myanmar pada hari Selasa (5/9/2017) untuk mengakhiri kekerasan terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, dan memperingatkan risiko pembersihan etnis dan destabilisasi regional.
Dia juga mendesak Dewan Keamanan untuk menahan diri dengan mengirimkan surat kepada 15 anggota untuk mengungkapkan kekhawatiran bahwa kekerasan tersebut dapat memicu bencana kemanusiaan yang berimplikasi pada perdamaian dan keamanan yang dapat terus berlanjut melampaui batas-batas Myanmar.
Hampir 125,00 Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dari negara bagian Myanmar barat laut Rakhine sejak kekerasan dimulai pada 25 Agustus, ketika militan Rohingya menyerang puluhan pos polisi dan sebuah pangkalan militer. Bentrokan berikutnya dan serangan balik militer telah menewaskan sedikitnya 400 orang.
Ketika ditanya apakah kekerasan tersebut dapat digambarkan sebagai pembersihan etnis, Guterres mengatakan kepada wartawan, sebagaimana dilansir Reuters, “Kami menghadapi risiko, saya harap kita tidak sampai di sana.” ujarnya.
“Saya menghimbau semua, semua pihak berwenang di Myanmar, otoritas sipil dan otoritas militer, untuk benar-benar mengakhiri kekerasan yang menurut saya, menciptakan situasi yang dapat mengganggu kestabilan kawasan ini,” katanya.
Myanmar mengatakan pasukan keamanannya memerangi sebuah kampanye yang sah melawan “teroris” yang bertanggung jawab atas serangkaian serangan terhadap pos polisi dan tentara sejak Oktober lalu.
Pejabat Myanmar menyalahkan militan Rohingya karena pembakaran rumah dan kematian warga sipil namun pemantau hak dan Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh mengatakan bahwa tentara Myanmar berusaha untuk memaksa mereka keluar dengan sebuah kampanye pembakar dan pembunuhan.
){kind=link}