Petani Rembang Gelar Tenda di depan Istana

JAKARTA (KBK) – Alunan solawat mengalun syahdu dari mulut Murtini (51) yang duduk di bawah tenda biru. Dengan menggenggam pengeras suara dan bendera merah putih mulutnya terus mengucap solawat. Bila merasa lelah, lantunan solawat diteruskan oleh Rusmiati (45) yang duduk disebelahnya.

Di dalam tenda seluas 4 X 4 meter itu Murtini tidak hanya ditemani oleh Rusmiati, tetapi ada 12 orang lainnya yang duduk berjejal sambil mengenakan topi caping. Hanya terpal tipis yang memisahkan mereka dengan aspal ibu kota yang panas.

Berjarak 45 meter dari tenda tersebut berdiri gagah istana kepresidenan, kantor orang nomor satu di negri ini mengatur kekuasaan. Itu lah dia secuil kisah perjuangan Murtini guna meminta keadilan kepada pemerintah pusat bersama belasan petani Desa Tegal Dowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

“Ini sudah hari ke tiga saya di Jakarta tetapi belum mendapat respon apa-apa dari presiden,” ujar Murtini saat ditemui KBK, rabu sore (6/9).

Seperti diketahui bersama sejak awal Januari lalu petani di Kabupaten Rembang berkonflik dengan pabrik semen. Pabrik tersebut mengambil material dari lahan milik petani sehingga dinilai mengancam produktivitas lahan. Sudah tak terhitung berapa kali para petani Rembang mengadukan hal ini ke pemerintah pusat. Mulai dari aksi teatrikal hingga cor kaki namun belum direspon secara adil.

“Tuntutan kami adalah supaya pabrik semen berhenti beroperasi. Mereka sudah jelas melanggar putusan MA. Dari AMDAL pun cacat prosedur,” kata Ngatiban petani lainnya yang ikut berunjuk rasa.

Selama di Ibu Kota para petani ditamlung dan diadvokasi oleh LBH Jakarta. Menurut Ngatiban ia akan tetap bertahan hingga aspirasinya terpenuhi. Menurut Ngatiban beroperasinya pabrik semen tidak hanya berdampak negatif pada warga Rembang namun juga merembes ke Kabupaten Blora dan Tuban karena air limbahnya mengir ke sana.

“Kami semua petani kecil, hadirnya pabrik semen jelas membuat kami makim sengsara. Lahan jadi rusak dan produktivitas pertanian menurun. Kami butuh keadilan dan jawaban dari pemerintan pusat,” ucap Ngatiban.

Advertisement