PROSES penggantian panglima TNI dari Jenderal Gatot Nurmantyo berjalan mulus setelah calon penggantinya, Marsekal Hadi Tjahjanto lolos uji kelayakan dan kepatutan yang digelar DPR-RI, Rabu (6/12).
Pelantikan resmi Marsekal Hadi Tjahjanto, personil TNI AU kedua setelah Marsekal Joko Suyanto yang menjabat pimpinan tertinggi TNI, mungkin akan dilakukan Presiden Jokowi yang mengusulkannya, dalam sehari atau dua hari ini.
Sejak bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pasca kemerdekaan pada 1945, jabatan panglima TNI selalu dipegang oleh Angkatan Darat, dan baru pasca reformasi (1998), diisi secara bergiliran (rotasi) oleh ketiga matra (AD,AL dan AU).
Tradisi bergiliran itu juga tidak dilakukan secara kaku, karena faktanya pengganti panglima saat dijabat oleh Jenderal Moeldoko (sebelum Jenderal Gatot Nurmantyo) seharusnya personil berasal dari TNI AL.
Selain hak prerogatif presiden untuk memilih panglima TNI yang profesional, tentu saja, kedekatan seseorang termasuk juga persoalan chemistery tidak bisa dikesampingkan.
Hadi Tjahjanto saat menjabat Danlanud Pangkalan Hadisumarno, sudah kenal baik dengan Jokowi yang saat itu menjabat walikota Solo, kemudian pernah menjadi  Sekretaris Militer Presiden (2015 – 2016)  sebelum menjabat Irjen Kementerian Pertahanan (2016) dan Kasau sampai kini.
Jabatan panglima TNI saat ini dinilai penting mengingat helat besar akan digelar di tanah air menghadapi pilkada serentak pada 2018 dan pemilu legislatif dan pilpres pada 2019.
Dituntut Sosok TNI yang netral di panggung politik nasional dan bersikap tegas terhadap terorisme, paham radikalisme, sektarian atau populisme yang  mengapitalisasi agama atau isu SARA demi kepentingan golongan, sehingga  dicemaskan berpotensi memecah belah NKRI.
Dari sisi lingkungan strategis, TNI juga harus mampu menghadapi kemungkinan menyusupnya pelaku-pelaku atau aktor non-negara yang memicu terciptanya instabilitas dan perpecahan bangsa.
TNI juga harus mencermati konsep perang saat ini yang juga sudah berubah dari perang konvensional menjadi perang asimetris atau perang proksi dengan  menggunakan tangan-tangan lain atau  perang cyber dengan memanfatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika.
Di kawasan, kehadiran sosok TNI yang mumpuni juga diperlukan sebagai kekuatan penggentar (deterrent), mengimbangi keperkasaan China di wilayah Laut China Selatan dan aksi perompakan.
Last but not least, publik juga berharap agar reformasi di tubuh TNI terus bergulir, termasuk mengenai transparansi anggaran sehingga anggaran yang cekak bisa digunakan seoptimal mungkin bagi kepentingan rakyat dan prajurit.
Heboh  pembelian heli AW 101 Westland yang sudah ditolak Presiden Jokowi tetapi tetap dibeli oleh TNI AU atau kasus mark-up sekitar Rp162 milyar proyek hibah pesawat tempur F-16 dari AS yang pelakunya sudah divonis, layaknya menjadi momen pembenahan bagi TNI agar hal seperti itu tidak terulang.
Selamat bertugas Marsekal Hadi Tjahjanto!
