TEL AVIV – Menteri urusan militer Israel Avigdor Lieberman telah mengumumkan persetujuan yang pembangunan sekitar 1.300 unit pemukim di Tepi Barat.
Kementerian Lieberman mengumumkan pada hari Selasa (9/1/2018) bahwa dia akan mempresentasikan rencana ke Dewan Perencanaan Tinggi untuk pembangunan segera 1.285 unit pemukim pada hari Rabu (10/1/2018).
Dewan tersebut ditugaskan untuk menyetujui proyek pembangunan permukiman, dan mengadakan pertemuan beberapa kali dalam setahun.
Lieberman, dilansir Press TV juga akan membaca dengan teliti penerusan pembangunan di 2.500 unit rumah tambahan di sekitar 20 lokasi yang dipikirkan di Tepi Barat.
Langkah tersebut dilakukan lebih dari satu bulan setelah Partai Likud Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memilih sebuah resolusi yang menyerukan aneksasi resmi bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki.
Beberapa hari sebelumnya, kabinet Israel menyetujui 11 juta dolar untuk mendanai kegiatan permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Kurang dari sebulan sebelum Presiden AS Donald Trump mulai menjabat, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 2334, meminta Israel untuk “segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur” al-Quds.
Sebagian besar masyarakat internasional menganggap permukiman Israel sebagai ilegal karena wilayah-wilayah tersebut ditangkap oleh Israel dalam Perang Enam Hari 1967 dan karenanya tunduk pada Konvensi Jenewa, yang melarang pembangunan di wilayah-wilayah yang diduduki.
Sekitar 600.000 warga Israel tinggal di lebih dari 230 permukiman ilegal yang dibangun sejak pendudukan Israel pada tahun 1967 di Tepi Barat dan Yerusalem Timur al-Quds.
