KRISIS politik yang melanda Italia pekan lalu teratasi setelah koalisi partai populis Gerakan 5 Bintang dipimpin oleh Luigi di Maio dan kelompok ultra kanan Partai Liga Utara pimpinan Matteo Salvini sepakat membentuk kabinet baru demi menghindari digelarnya pemilu sela dan keterpurukan ekonomi lebih jauh negara itu.
Kemelut politik bermula karena penolakan Presiden Sergio Mattarella terhadap calon menteri ekonomi yang diajukan kedua partai yakni Paolo Savona yang dikenal sebagai tokoh yang menghendaki Italia kembali ke mata uang lira, keluar dari zona Euro.
Sebelumnya Presiden Mattarella telah mengingatkan kedua pimpinan partai koalisi pemerintah baru itu untuk membentuk kabinet yang sejalan dengan “arah Eropa”, namun mereka berdua bergeming dan tetap mengangkat Savona serta mengancam akan menuntut digelarnya pemilu baru jika kabinet tidak disahkan.
Maio dan Salvini selanjutnya akan mengupayakan pemakzulan terhadap Mattarella dan mengajak rakyat menggelar unjukrasa besar-besaran menentangnya pada perayaan Italia menjadi republik, Sabtu ini (2/6).
Salvini menilai, sikap yang ditunjukkan Presiden Mattarella tidak demokratis, tidak ada penghargaan terhadap suara rakyat dan mencerminkan nafas terakhir penguasa yang ingin menjadikan rakyat Italia ketakutan dan terus menjadi budak.
Namun dalam perkembanganya kemudian, kedua partai koalisi akhirnya berfikir ulang dan mencoret nama Savona, menggantinya dengan Giovanni Tria sebagai menteri ekonomi setelah pasar bereaksi negatif ditandai anjloknya bursa saham dan nilai Euro. Tria sendiri dikenal sebagai tokoh yang kritis terhadap UE, namun tidak menghendaki Italia hengkang dari Euro seperti dilakukan Inggeris yang “Brexit”.
Dalam kesepakatan baru, Di Maio dan Salvini menjabat wakil perdana menteri, sedangkan Giuseppe Conte diangkat kembali sebagai perdana menteri. Di Maio sendiri merangkap jabatan sebagai menteri tenaga kerja dan industri sedangkan Salvini yang dikenal anti imigran menjabat menteri dalam negeri
Pengamat memperkirakan Conte bakal menjadi “PM boneka” karena akan menghadapi kesulitan mengendalikan pimpinan kedua partai koalisi tersebut yang dikenal skeptis terhadap UE maupun zona Euro.
Belum apa-apa, perang kata-kata sudah dimulai saat Salvini menuduh Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker bersikap rasis dengan pernyataannya yang menyebutkan Italia harus bekerja keras memerangi korupsi untuk memperbaiki situasi di wilayah selatan yang terbelakang.
“Rakyat Italia mengharapkan kerjasama dengan UE, bukan penghinaan, “ ujar Salvini yang kemudian direspons oleh jubir Juncker yang menyebutkan, pernyataan Salvini keluar dari konteks persoalan, karena yang dimaksudkan Juncker adalah persoalan struktural di wilayah Italia Selatan dimana UE telah menggelontorkan dana besar dalam upaya menggerakkan pertumbuhan ekonomi di sana.
Kelompok pendukung UE sementara lega, Italia tetap di “pangkuan” Euro.
(AFP/Reuters/NS)
