CHINA – Human Rights Watch (HRW) menyalahkan pemerintah Tiongkok atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di barat laut Xinjiang, wilayah otonom di negara itu.
Menurut laporan 117 halaman yang diterbitkan akhir pekan lalu, pemerintah China melakukan “penahanan sewenang-wenang massal, penyiksaan dan penganiayaan” terhadap orang-orang Turki Uighur di wilayah tersebut.
Laporan itu didasarkan pada wawancara dengan 58 mantan warga Xinjiang, termasuk mantan tahanan dan kerabat tahanan.
“Di seluruh kawasan itu, populasi Muslim Turki dari 13 juta menjadi sasaran indoktrinasi politik paksa, hukuman kolektif, pembatasan gerakan dan komunikasi, pembatasan agama yang meningkat dan pengawasan massal yang melanggar hukum hak asasi manusia internasional,” tambahnya, dilansir Anadolu, Selasa (11/9/2018).
Sophie Richardson, direktur HRW di China, mengatakan, “Pemerintah China melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dalam skala yang tidak terlihat di negara ini dalam beberapa dekade.”
Richardson menyerukan kepada PBB dan pemerintah terkait untuk menjatuhkan sanksi terhadap Tiongkok untuk mengakhiri penindasan di Xinjiang.
Laporan itu menyoroti bahwa tingkat penindasan telah meningkat “secara dramatis” sejak akhir 2016 dan menambahkan bahwa pihak berwenang China telah meningkatkan penahanan sewenang-wenang massal sejak saat itu.
Ia juga mengatakan sekitar satu juta orang Turki Uighur diperkirakan ditahan di kamp pendidikan karena menggunakan alat komunikasi asing seperti WhatsApp.
Mereka juga dipaksa untuk belajar bahasa Mandarin dan menyanyikan pujian dari Partai Komunis China.
“Mereka yang menolak atau dianggap telah gagal untuk ‘belajar’ dihukum,” katanya.
Sementara Kementerian Luar Negeri China menolak upaya oleh anggota parlemen AS untuk menjatuhkan sanksi pada pejabat China, mengatakan warganya menikmati kebebasan beragama dan anggota parlemen AS harus benar-benar melayani negara mereka.
