WASHINGTON – Departemen Luar Negeri AS menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan keras yang memburuk pada minoritas Muslim di wilayah Xinjiang.
Pemerintahan Trump mempertimbangkan sanksi terhadap pejabat senior China dan perusahaan terkait dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.
Salah satu sumber sari kongres AS, dikutip Reuters mengatakan pemerintah AS telah berdialog atas kemungkinan hukuman ekonomi dalam menanggapi laporan penahanan massal etnis Uighur dan Muslim lainnya, yang telah memicu kecaman internasional.
Keputusan sanksi apa pun akan menjadi langkah langka di dasar hak asasi manusia oleh administrasi Trump terhadap China, yang terlibat dalam perang dagang sementara juga mencari bantuan Beijing untuk menyelesaikan kebuntuan atas senjata nuklir Korea Utara.
“Kami sangat terganggu oleh tindakan keras yang memburuk, tidak hanya pada orang Uighur (tetapi juga) orang-orang Kazakh, Muslim lainnya di wilayah itu di China,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert.
Nauert mengakui bahwa Departemen Luar Negeri telah menerima surat dari kelompok bipartisan anggota parlemen AS pada akhir Agustus meminta Sekretaris Negara Mike Pompeo untuk menjatuhkan sanksi pada sejumlah pejabat China yang dituduh mengawasi kebijakan tersebut.
Mereka termasuk Chen Quanguo, ketua Partai Komunis di Xinjiang dan juga anggota politbiro Partai.
