Komisi PBB Setujui Resolusi OKI dan UE tentang Pelanggaran HAM Rohingya

Bendera negara-negara OKI/KBK

NEW YORK – Sebuah komisi PBB pada Jumat (16/11/2018) menyetujui resolusi yang sangat mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap Rohingya yang terus berlanjut.

Resolusi tersebut atas nama Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Uni Eropa.

Komite Hak Asasi Majelis Umum menyetujui resolusi dengan suara 142-10, dengan 26 negara tidak melakukan abstain. Sementara 10 negara yang menentang resolusi adalah Belarus, Burundi, Kamboja, Cina, Laos, Myanmar, Filipina, Rusia, Vietnam, dan Zimbabwe.

Resolusi itu mengungkapkan keprihatinan mendalam bahwa kekerasan oleh militer Myanmar terhadap Rohingya telah memaksa lebih dari 750.000 orang mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus 2017.

Duta Besar Turki untuk PBB Feridun Sinirlioglu, berbicara atas nama OKI, menyebut temuan komisi itu sebelumnya sangat memperihatinkan..

“Pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Myanmar, yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya, terus menjadi penyebab keprihatinan yang mendalam bagi komunitas internasional. Orang-orang di Myanmar telah terperangkap selama beberapa dekade dalam lingkaran setan kekerasan dan pemindahan paksa, ”kata Sinirlioglu.

“Peristiwa yang terjadi setelah 25 Agustus 2017 hanyalah episode terbaru dari siklus ini. Tanpa strategi yang komprehensif, mencapai solusi abadi untuk krisis ini tidak mungkin. Temuan misi pencari fakta internasional independen sangat merusak, ”katanya, dilansir Anadolu.

Sinirlioglu melanjutkan, “Untuk mengakhiri lingkaran setan ini, pemerintah Myanmar pertama-tama harus menciptakan kondisi yang diperlukan untuk hidup berdampingan secara damai di negara bagian Rakhine dan pengembalian pengungsi yang aman. Hal ini membutuhkan mengakhiri semua jenis kekerasan dan memberikan segera akses kemanusiaan, akses tanpa hambatan ke populasi yang membutuhkan.”

“Hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional di negara bagian Rakhine sangat penting. Membawa para tersangka pelaku kekerasan ke pengadilan juga akan sangat penting untuk mengakhiri pengulangan siklus ini. ”

Dia menambahkan,  “OKI percaya bahwa komunitas internasional harus melakukan yang terbaik untuk menemukan solusi jangka panjang terhadap krisis saat ini. Dengan pemahaman ini, resolusi yang kami ajukan atas nama OKI dan UE sangat mengutuk semua pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. ”

Sinirlioglu juga mengatakan bahwa Turki dan OKI masih ingin percaya pada ketulusan pemerintah Myanmar tentang masalah ini.

“Repatriasi tidak boleh dari kamp-kamp di Bangladesh ke kamp-kamp di Myanmar. Rohingya harus kembali ke tempat asal mereka, dan hak-hak dasar mereka harus dijamin. Lembaga PBB yang relevan harus diberi akses untuk memverifikasi. Selain itu, tanpa meminta pertanggungjawaban para pelaku atas kejahatan mereka, memastikan kembalinya Rohingya secara sukarela ke Myanmar tidak akan mungkin, ”katanya.

Advertisement