WALAU pimpinan pemerintah dan parpol kontestan pada pemilu serentak yang digelar 17 April nanti sepakat untuk melaksanakan pesta demokrasi itu dengan bermartabat, jujur dan adil serta tidak memecah-belah, ternyata masih ada saja yang memainkan narasi hoaks.
Hoaks terkait rekaman suara dan cuitan penemuan tujuh peti kemas oleh Bea Cukai, Pelabuhan Tg. Priok, Jakarta berasal dari China yang memuat 70 juta surat suara yang sudah dicoblos untuk paslon nomor 01 tersebar di medos sejak Rabu lalu (2/1).
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arif, salah satu pencuitnya melalui akun @AndiArief menampik tudingan bahwa ia menyebarkan hoaks, dengan dalih ia justeru mengingatkan agar kebenaran terkait isu tersebut perlu dicari agar tidak mengundang fitnah.
Menurut dia, informasi yang diberikannya pada KPU dan pihak berwenang lainnya terkait isu tentang tujuh peti kemas berisi surat suara tersebut bertujuan agar aparat bertindak cepat mengusutnya.
Sebaliknya, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai, selayaknya elite politik mengonfirmasi dulu kebenaran suatu informasi yang diterimanya sebelum disebarkan lagi.
“Seharusnya dia melaporkan langsung pada polisi atau KPU untuk memastikan kebenaran isu tentang tujuh peti kemas surat suara yang sudah dicoblos itu, tidak perlu membukanya di medsos. Ini tidak bijak, “ ujarnya.
Tanggapan senada juga disampaikan oleh Sekjen PDI-P Hasto Christiyanto yang menyebutkan, selayaknya Andi mengonfirmasi kebenaran berita tersebut pada penyelenggara pemilu, bukan membuat gaduh dengan menyebarkan kabar yang tak jelas itu melalui twitter.
Hasto melihat banyak liaison officer (LO) dari KPU yang bisa mengakomodasi laporan Andi. Sehingga tak ada alasan bagi wasekjen Partai Demokrat itu untuk berlaku ngawur. “Seharusnya, kalau punya niat baik, kontak dulu KPU melalui LO-nya. Tidak perlu menciptakan sesuatu yang bikin gaduh,” kata Hasto.
Buta Huruf
Polemik antara Andi dan Hasti pun berlanjut. Andi menyebut Hasto buta huruf, karena tuitannya jelas yakni meminta aparat atau penyelenggara pemilu supaya mengecek informasi yang sudah muncul di medsos sebelumnya.
Bahkan menurut Andi, ketua KPU sendiri mengakui dia mendapat kabar sejak sore hari (sebelum ia menuit –red) dan kemudian KPU bergerak berdasarkan informasi yang diberikannya.
“Silahkan saja untuk melaporkan saya, tinggal aparat hukum mau berpihak pada Hasto Sekjen PDIP yang buta huruf membaca tuit saya, atau pada saya yang ingin menyelamatkan pemilu agar jurdil,” kata Andi.
Di tempat terpisah Guru Besar Hukum Tata Negara UII Mahfud MD mengingatkan, demokrasi membuka pintu bagi sikap kritis dan kebebasan berpendapat, namun demikian, demokrasi akan rusak jika sikap kritis didasarkan atas fitnah atau berita bohong.
Validasi dan aproval mengenai surat suara untuk pemilu DPR dan Pilpres 2019 dilakukan KPU di Jakarta, Jumat ini, dihadapan tim kampanye dan kontestan kontestan parpol.
Presiden Joko Widodo menganggapi isu tersebut mengimbau agar tidak ada lagi yang memproduksi fitnah atau kabar bohong menjelang tiga bulan lagi pilpres.
“Semua harus menjaga ketenangan, menyampaikan hal-hal terkait politik dengan sejuk sehingga tidak menciptakan fikiran buruk masyarakat,” ujarnya.
Namun faktanya, menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, selama Agustus sampai Desember 2018 saja tercatat 62 konten hoaks di internet terkait pemilu 2019.
Kasus menghebohkan terjadi beberapa bulan lalu saat anggota tim pemenangan saah satua paslon, Ratna Sarumpaet membuat berita palsu tentang wajahnya yang babak-belur dianiaya oleh sekelompok orang, padahal ia barusan menjalani operasi plastik.
Rakyat perlu diingatkan terus, agar tidak memilih tokoh atau parpol yang masih menebar fitnah atau hoaks dalam kontestasi Pemilu 2019.
