PRESIDEN Joko Widodo menilai, media arus utama (pers) sangat diperlukan kehadirannya menjadi wahana penjernih informasi serta penyaji berita dan kabar yang terverifikasi.
Penilaian presiden tersebut disampaikan pada Hari Pers Nasional (HPN) 2019 yang digelar di Grand City, Surabaya, Sabtu (2/9) dihadiri a.l. oleh Menkominfo Rudiantara, Ketua MPR Zulkifli Hassan, anggota korps diplomatik, Gubernur Jatim Soekarwo, Ketua PWI atal SEmbiring dan sejumlah tokoh pers.
Jokowi meminta agar pers menjalankan perannya sebagai komunikator, penangkal hoaks yang kehadirannya dibutuhkan untuk memberikan harapan-harapan besar bagi bangsa Indonesia.
Menurut dia, peran media utama kian penting untuk mengaplikasikan kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan informasi pascafakta dan pascakebenaran.
“Dengan demikian, dampak buruk keganasan informasi hoaks bisa dicegah dan diatasi, “ kata Presiden.
Diungkapkan oleh Jokowi, 143,2 juta orang (54,6 persen) atau lebih separuh dari jumlah total penduduk negeri ini (261,9 juta) menggunakan internet, sementara pengguna medsos 124,4 juta jiwa atau 87 persen dari jumlah pengguna internet.
Bahkan tidak jarang, isu-isu yang viral di media sosial menjadi rujukan informasi bagi media konvensional, padahal, menurut Edelman Trust Barometer 2018 yang dikutip Presiden, kepercayaan publik terhadap media arus utama makin meningkat.
Presiden menyebutkan, tingkat kepercyaaan terhadap pers pada 2016 59 persen berbanding 45 persen terhadap medsos, sementara pada tahun berikutnya turun menjadi 58 persen berbanding 42 persen, dan pada 2018, tercatat 63 persen berbanding 40 persen.
Singkat kata, lanjut Jokowie, pers masih lebih percaya pada media arus utama
Jokowi juga berharap, pers hendaknya mempertahankan misi untuk mencari fakta dan membangun optimisme ketika pemerintah memaparkan capaian pembangunan.
“Jangan buru-buru menganggapnya sebagai kampanye atau pencitraan, karena tujuan sebenarnya ialah untuk membuat rakyat sadar informasi, “ tuturnya seraya menambahkan, media juga diharapkan menjadi amplifier informasi pembangunan, termasuk berbagai kekurangan yang harus dibenahi bersama.
Sebaliknya Jokowi menegaskan: “Pemerintah menjamin prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat sepanjang dipandu tanggungjawab moral, etika dan tata krama.
Dalam acara HPN 2019 itu Jokowi dianugerahi medali Kemerdekaan Pers yang diserahkan oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo yang dipanggil Stanley dan Penanggung Jawab HPN 2019 Margiono.
Penghargaan kepada Jokowi diberikan karena selama masa lima tahun kepemimpinannya di negeri ini dinilai tidak pernah mengintervensi kebebasan pers dan selalu mendorong penuntasan kasus sengketa pers oleh pers sendiri.
Penghargaan serupa juga diberikan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai sahabat pers pada HPN 2014.
Saat ini ada 2.400 media yang terverifikasi, 15.000 jurnalis yang lulus uji kompetensi berbagai level yang diselenggarakan oleh 27 lembaga penguji.
Menjelang Pilpres dan pilkada serentak April nanti, diperlkan jurnalis yang tetap memegang teguh dan melaksanakan kode etik dan independen menulis peristiwa sesuai fakta, menyampaikan informasi secara akurat, dipercaya dan obyektif.
Sungguh mulia tugas jurnalis, padahal tinglkat kesejahteraan sebagian besar dari mereka masih jauh dari pas-pasan.
