Momen Merevolusi Mental

Revolusi Mental diperlukan untuk menciptakan kader-kader parpol dan, pemimpin bangsa yang memiliki rasa kebangsaan tinggi, juga mendidik rakyat agar melek hukum dan sadar politik agar tidak mudah dihasut atau terpancing dengan isu SARA atau provokasi dari para politisi busuk.

PROSES Pemilu serentak 2019 yang sangat menguras energi, membuat hingar-bingar panggung politik serta menciptakan polarasisasi antarpublik sudah sampai pada tahap hasil rekapitulasi nasional pemilihan pilpres dan anggota legislatif.

Paslon capres dan cawapres Joko Widodo – Ma’ruf Amin unggul dengan perolehan 85.607.362 suara (55,5 persen), sedangkan paslon Prabowo Subianto – Sandiaga Uno 68.650.239 (44,5 persen suara).

Kubu Prabowo sejak diumumkannya hasil hitung cepat (QC) pada hari “H” pemungutan suara (17/4) oleh sejumlah lembaga survei terdaftar, menolak hasil perolehan suara pada kisaran 54 – 55 persen paslon Jokowi-Amin dan 43 – 45 persen bagi pasangannya (Prabowo – Uno).

Bahkan, Prabowo melakukan sujud syukur (atas kemenangannya) dan beberapa kali mendeklarasikan kemenangan dengan perolehan suara pada kisaran 62 persen, kemudian direvisi menjadi 54 persen.

Penghitungannya, menurut kubu Prabowo, dilakukan oleh tim survei internal, yang dirahasiakan sehingga tidak diketahui metodologi yang digunakan dan siapa yang melakukannya.

Prabowo, didukung tokoh-tokoh seperti Ketua Dewan Kehormatan Partai PAN, Amien Rais, sejumlah mantan jenderal dan ulama pendukungnya sampai hari ini ngotot menolak hasil pilpres 2019 karena dianggap penuh kecurangan terstruktural, sistematis dan masif (TSM).

Ironisnya, pimpinan mitra koalisi kubu Prabowo yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) seperti pimpinan Partai Demokrat, Susilo B Yudhoyono, pimpinan PAN dan bahkan cawapresnya, Sandiaga Uno dapat menerima hasil Pilpres.

Dalam berbagai orasinya, Prabowo menyatakan menolak hasil pilpres 2019 dan menyerukan gerakan people power (kemudian diganti dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat) untuk menggeruduk Bawaslu,KPU, gedung DPR dan istana.

Klimaksnya terjadi setelah pengumuman hasil rekapitulasi nasional KPU, Selasa dinihari (21/5) atau sehari lebih awal dari jadwal semula.

Tolak Hasil Pilpres
Ribuan massa menolak hasil pilpres 2019 dan berunjukrasa dengan tertib di depan Gedung KPU dan Bawaslu, Jakpus sejak pagi hari di bawah penjagaan ketat polisi dan TNI yang berupaya bertindak persuasif.

Aksi anarkis justeru terjadi malam sampai Rabu dinihari (22/5) saat sebagian pendemo beranjak pulang. Ratusan orang, ditengarai bukan warga Jakarta, memprovokasi penyerangan ke gedung Bawaslu, membakari kendaraan di asrama Brimob, Petamburan dan Cideng serta pos polisi di Jl. Sabang, Jakpus.

Polisi berhasil menangkap 275 tersangka kerusuhan dan sejumlah barang bukti, seperti bom-bom Molotov, senjata tajam dan kendaraan pengangkut alat-alat tersebut dan senjata laras panjang M-04 yang diduga diselundupkan oleh oknum mantan petinggi TNI.

Sejauh ini tercatat enam korban tewas dan sekitar 280-an luka-luka akibat aksi kerusuhan tersebut, sebagian akibat terkena peluru karet, terhimpit di tengah bentrokan antara massa dan aparat atau penyebab lainnya.

Pihak TNI dan Polri sendiri menyatakan, aparatnya tidak dilengkapi senjata api dan peluru tajam untuk menangani pendemo, kecuali pentungan, gas air mata dan water canon.

Diharapkan, sengketa penghitungan suara pemilu 2019 selanjutnya, jika dianggap ada kecurangan secara TSM, dilakukan dari satu pintu yakni dengan cara-cara konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi.

Dari pengalaman pilkada 2017 dan Pilpres 2019 ini, tampak begitu mudahnya rakyat dihasut oleh fitnah, isu SARA dan ujaran kebencian yang dimainkan oleh para elite dan politisi demi meraih kekuasaan.

Begitu rentannya, bangsa ini diprovokasi dan dihasut oleh sekelompok elite yang gila kekuasaan, sehingga tersulut kemarahannya dan mudah dipecah-belah.

Ke depannya, Revolusi Mental, melalui program yang kongkret terutama bagi kader-kader parpol dan politisi agar memiliki rasa kebangsaan yang kuat, sangat diperlukan. Jika tidak, begitu mudahnya mereka mengingkari nalar dan akal sehat, memprovokasi rakyat.

Revolusi Mental bagi rakyat akar rumput juga mendesak, melalui program-program literasi yang membuat mereka melek hukum dan sadar politik sehingga memiliki daya tahan tinggi terhadap setiap hasutan atau provokasi. (NS)

Advertisement