SITTWE– Masa depan anak-anak Rohingya, Myanmar semakin suram. Selama ini tercatat paling banyak anak-anak Rohingya hanya mampu menjangkau jenjang SMA. Sayangnya, dengan kebijakan yang ada saat ini, mereka sudah sangat beruntung jika dapat sekolah hingga kelas 4 SD.
Diperkirakan sekitar 80 persen warga Rohingya buta huruf. Sebagian besar atau 60 persen warga Rohingya tidak pernah bersekolah karena keluarga mereka terlalu miskin.
“Tidak ada cukup biaya untuk sekolah dan sebagian orang tua tidak mampu membiayai perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka,” tutur U Kyaw Gla, seorang kepala sekolah yang didirikan LSM, seperti diberitakan VOAIndonesia (24/2/2016).
Dari 12 kamp yang ada di negara bagian Rakhine, tercatat hanya ada lima sekolah milik pemerintah yang tersedia. LSM-LSM seperti Save the Children dan UNICEF telah menyiapkan ruang belajar sementara, tapi kekurangan tenaga pengajar dan dana.
Asisten Direktur Pendidikan negara bagian Rakhine, Hla Aye Yin membela program pendidikan pemerintah untuk orang-orang Rohingya yang disebutnya orang “Bengali” (istilah dipakai oleh pemerintah Myanmar), tapi ditolak oleh warga Rohingya.
“Ya, kami mengatur pendidikan dasar untuk mereka, meskipun mereka hidup dalam masyarakat terpisah. Bahkan Direktur Jenderal Pendidikan Negara Bagian Rakhine mengambil tanggungjawab itu. Saya mendengar akan segera disediakan gedung sekolah baru baik di kamp-kamp Bengali maupun di kamp pengungsi Rakhine,” ujar Hla Aye.
Bagi mereka yang hidup di kamp-kamp pengungsian, pendidikan jenjang kuliah tidak dapat mereka dapatkan. Warga Rohingya dilarang mengikuti perkuliahan di Rakhine. Walaupun posisi kamp mereka dekat dengan sebuah universitas.
Pemerintah Myanmar menjelaskan bahwa alasan mereka tidak dapat mengikuti perkuliahan di SITTWE University adalah untuk menjaga ketenangan setelah gelombang kekerasan anti-Muslim pada tahun 2012. Kini mereka hanya bisa melihat gedung universitas itu melalui tembok pembatas yang dijaga dan dipasangi kawat berduri.
