DPR Baru, Stok Lama

Gedung DPR/MPR yang megah. Publik jangan-jangan tidak bisa berharap perubahan lebih baik dari DPR 2019-2024 yang banyak diisi petahana dan berusia tua, sementara yang muda banyak yang nyantel atau kerabat dengan tokoh elite nasional maupun daerah yang jadi patronnnya.

RAKYAT jangan-jangan harus siap-siap kecewa lagi dan tidak perlu berharap banyak pada DPR periode 2019 – 2024 mengingat sebagian anggotanya masih sosok-sosok lama yang agaknya sulit diajak berubah karena berada di zona nyaman, sedangkan yang baru pun terindikasi “nyantel”, kerabat para elite atau tokoh tingkat nasional maupun daerah yang menjadi patronnya.

Caleg DPR untuk periode 2019 – 2024 berkontestasi di tengah Pemilu serentak termasuk Pilpres yang dipengapi hingar bingar ujaran kebencian, hoaks, isu SARA serta politisasi agama dan identitasyang sukses dikapitalisasi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan ingin dimainkan lagi dalam Pilpres 2019 walau berakhir dengan kegagalan.

Dampaknya, fokus para caleg terbelah dua, di satu pihak harus mengampanyekan dirinya sendiri, namun di pihak lain harus mengampanyekan capres dan cawapres yang diusung atau didukung parpol masing-masing.

Hasilnya, tidak terjadi perubahan signifikan komposisi usia anggota DPR 2019 -2024 dengan sebelumnya yakni sekitar separuh pada kisaran usia 39 – 54 tahun, usia lebih tua (sampai 70 tahun) 183 orang, yang tertua dua orang dan hanya 39 orang berusia di bawah 38 tahun.

Walau parpol membuka pintu lebar-lebar bagi generasi muda, mereka kalah bersaing melawan petahana atau politisi mapan (juga gaek) yang memiliki jaringan dan juga modal finansial kuat.

Mayoritas (62,3 persen) responden menilai, komposisi DPR dengan rentang usia senior ( 50 – 70 tahun) tidak ideal, karena selain cerminan mandeknya regenerasi yang bukan sekedar pergantian usia, tetapi juga menyangkut hal lebih substansial yakni visi, kesetaraan dan kesejahteraan.

Pandangan miring terhadap anggota DPR tercermin dari hasil polling yang digelar Kompas, 21 dan 22 Agustus lalu diikuti 521 responden di 17 kota besar RI berusia min. 17 tahun (Kompas 26/8).

Perilaku DPR yang Diingat

Hampir separuh responden (47,7 persen) menyebut korupsi sebagai perilaku anggota DPR (2014 – 2019) kontroversial yang diingat selain tidak serius mengikuti sidang (7,3 persen), tidak pernah hadir (6 persen), temperamental dan arogan (masing-masing 5,4 persen).

Selebihnya, 5,2 persen responden menilai, kegemaran plesir (berjudul studi banding) adalah hal yang mudah diingat tentang DPR, 8,6 persen menyatakan tidak ada yang bisa diingat dan 17,4 persen tidak tahu.

Sebanyak 35 persen responden berharap perbaikan kinerja anggota DPR terpilih, berjuang demi rakyat (29,4 persen), jujur dan amanah (18 persen), mereformasi lembaga (7,5 persen), menjauhi korupsi (5,8 persen) dan masing-masing 2,1 persen tidak berharap atau tidak tahu.

Hampir separuh responden (47,9 persen) menilai kinerja DPR mendatang “sama saja” dengan komposisi yang didominasi anggota petahana dan gaek, 30,1 persen menilai bakal “semakin baik” , 10,97 persen “lebih buruk” dan 9,7 persen menjawab “tidak tahu”.

Namun menjawab pertanyaan terkait kinerja DPR mendatang, sikap optimistis ditunjukkan 63,3 persen responden yang merasa yakin bakal lebih baik dari sebelumnya, 26,3 persen tidak yakin dan 10,4 persen menjawab tidak tahu.

Hampir separuh (49,7 persen) responden menilai, hasil kinerja DPR 2014 – 2019 buruk, 41,8 persen menilai baik dan 8,5 persen tidak tahu dan 43,2 persen responden menilai, prestasi terbesar DPR 2014 -2019 tidak ada, 34,8 persen menjawab tidak tahu dan 8,1 persen mendorong pembangunan.

Selebihnya, 4,8 persen menilai prestasi DPR dalam pembuatan UU, 3,1 persen menilai anggota DPR memiliki latarbelakang sosial bagus, 3,3 persen menganggap mereka masih mau memperjuangkan rakyat dan 2,7 persen menilai, kasus korupsi berkurang.

Dambakan DPR Bermartabat

Publik sebenarnya mendambakan wakil-wakil mereka yang memiliki martabat dan berwibawa dalam mengemban fungsinya terkait legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap pemerintah.

Namun faktanya, menurut Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, terkait fungsi legislasi, kinerja DPR 2014 – 2019 sangat buruk, mengingat dengan dana Rp1,62 triliun hanya mampu mensyahkan 26 RUU atau 10 persen dari program legislasi nasional (Prolegnas).

Fungsi anggaran juga tak kalah parahnya. Beberapa kasus korupsi yang terungkap mengindikasikan, DPR masih memanfaatkan celah otoritas mereka di bidang anggaran justru untuk memenuhi kepentingan pribadi melalui praktek transaksi rasuah.

Sejauh ini, 254 anggota DPR dan DPRD dicokok KPK akibat terjerat kasus rasuah.Formapi juga menilai, fungsi pengawasan DPR, semakin tumpul mengingat mayoritas fraksi di DPR adalah pendukung pemerintah, juga akibat kualitas oposisi yang lemah dan tak objektif sehingga tak mampu mengimbangi kekuatan pendukung pemerintah di parlemen.

Jadi, jangan kaget jika publik nantinya masih bakal menyaksikan oknum DPR termasuk pimpinannya yang cuma nyinyir, partisan mendukung kelompoknya atau menentang lawan-lawan politiknya, apalagi jika lagi-lagi ada yang terjerat OTT KPK.

Advertisement