
JAKARTA – (KBKNEWS) – 19/11- PENGURUSAN haji, rukun Islam kelima yang mestinya jadi kegiatan sakral, ternyata dijadikan bancakan oleh oknum-oknum penyelenggaranya.
Dalam persidangan, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex mengakui menerima uang 436.000 dolar AS berasal dari Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Aziz Taba.
“Dari Pak Asrul total 436 ribu dolar. Yang 406.000 dolar dititipkan pada Saiful Bahri. Yang 30.000 dari Agus Syafi’i diberikan kepada sopir saya,” kata Gus Alex saat memberikan keterangan dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (19/11).
Dari total uang tersebut, 435.000 dolar AS diakuinya untuk berbagai keperluan, sedangkan sisa uang  1.000 dollar AS masih berada dalam penguasaan Gus Alex. Uang itu kemudian dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gus Alex mengungkapkan, dirinya sempat berupaya mengembalikan uang tersebut kepada Asrul, namun tidak berhasil. Ia mengaku beberapa kali bertemu dengan Asrul untuk menyampaikan keinginannya mengembalikan uang titipan tersebut.
“Karena uang itu tidak bisa saya kembalikan, ketika ada permintaan-permintaan, uang tersebut akhirnya saya pakai,” ujar Gus Alex. Gus Alex juga menegaskan tidak pernah melihat maupun menghitung secara langsung uang sebesar 406.000 dolar AS yang dititipkan melalui Saiful Bahri.
Dalam perkara ini, KPK mendakwa empat orang, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Aziz Taba.
Kerugin negara Rp622 milyar lebih
KPK mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara setidak-tidaknya sebesar Rp 622,09 miliar.
Nilai kerugian tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 pada Kementerian Agama.
Kerugian negara terdiri dari tiga komponen. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebesar Rp 438,2 miliar.
Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp 39,95 miliar.
Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 sebesar Rp 143,92 miliar.
Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Menurut catatan, dua menteri agama sebelumnya, juga jadi napi. Said Agil Al Munawar dibui lima tahun gegara terjerat korupsi pegelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Dana Abadi Umat (DAU), sedangkan Suryadharma Ali divonis 10 tahun penjaran dalam kasus korupsi penyelenggaraan iadah haji dan Dana Operasioal Menteri. (kompas.com/ns).




