JIKA ibukota negara pindah, ada untung dan ruginya bagi Gubernur Jakarta. Untungnya, sang gubernur bisa pindah Balaikota dari Jl. Merdeka Selatan ke Jl. Merdeka Utara. Ruginya, karena status DKI (Daerah Khusus Ibukota) tanggal, akan berimbas pada menurunnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota Jakarta, sehingga mau tak mau akan menggerus juga pemasukan Dana Operasional Gubernur yang bisa dibawa pulang. Misalkan tahun 2024 Anies Baswedan Ph.D masih menjabat, dialah gubernur korban pertama!
Senin lalu (26/08) Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibukota RI yang baru. yakni antara Penajam Paser – Kutai Kertanegara, tak jauh dari Balikpapan, Kaltim. Lokasinya sangat strategis. Di samping dekat kota Balikpapan dan Samarinda yang sudah berkembang, juga akan menempati tanah negara, sehingga takkan menjadi makanan para calon tanah. Maka pada para kaum spekulan yang telah memborong lahan di kawasan Samboja, selamat kecewa dan rugi bandar!
Seperti biasa, setiap kebijakan negara dibuat, banyak pula yang beroposisi, meski dia bukan orang Senayan (anggota DPR). Termasuk tentunya, Gubernur DKI Anies Baswedan. Tapi karena beliaunya memang santun dan ahli menata kata, tak ditampakkanlah kekecewaan itu, kecuali hanya mengatakan, “Itu wewenang Pemerintah dan DPR, terserah mereka.”
Nada kekecewaan Gubernur Anies bisa ditilik dari kehadiran 4 anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) DKI yang baru saja terpilih. Setelah ketemu Anies Baswedan di Balaikota, Jimmly Ashidiqie, Sabam Sirait, Sylviana Murni dan Fahira Idris, tiba-tiba bikin pernyataan pers, “Kami tidak setuju ibukota RI dipindahkan!” Nah, jika orang Jawa punya pepatah nabok nyilih tangan, ini bisa dimodifikasi menjadi: bertutur pinjam mulut!
Amien Rais termasuk di barisan ini. Beliaunya mengingatkan, agar Mas Jokowi jangan memikirkan pemindahan ibukota negara dulu, selesaikan saja konflik di Papua, jangan sampai ujaran rasial itu berakibat fatal. Mantan menteri KLH Emil Salim juga menilai, keputusan Jokowi pindahkan ibukota itu keliru. Jika Jakarta macet dan banjir, ya selesaikan kemacetan dan kebanjiran itu, bukan lalu ibukota negara yang dipindahkan.
Tapi nampaknya Jokowi bersiteguh pada pepatah lama biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Pertanyaannya kemudian, kenapa ibukota RI ngotot harus dipindahkan? Di samping beban Jakarta sudah terlalu berat, juga untuk pemerataan pembangunan. Jangan semuanya menjadi Pulau Jawa sentris, karena daerah lain juga ingin menikmati pembangunan. Dan Kaltim yang jadi pilihan, karena jika ditarik garis diagonal Kepulauan Indonesia, maka akan ketemu bahwa Penajam Paser – Kutai Kertanegera itu menjadi as-nya Indonesia.
Banyak pihak yang mencemaskan, memindahkan ibukota negara sama saja akan menambah jumlah utang negara. Tapi Presiden Jokowi menegaskan, dari dana yang dibutuhkan sebanyak Rp 466 triliun, skema pembiayaannya adalah: KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) 26,2 persen (Rp 254,436 trilyun), swasta 26,2 persen (Rp 122,092 trilyun), dan APBN 19,2 persen (Rp 89,472 trilyun) secara multi years.
Pertanyaanya kemudian, dari swasta ditemukan angka Rp 122 triliun lebih itu apakah sudah ada pembicaraan pada mereka, atau sekedar kalkulasi sepihak akibat terlalu tingginya optimisme? Jika meleset, lagi-lagi dan jangan-jangan BUMN kena tugas untuk jadi Pasukan Berani Nombok.
Secara jujur harus dikatakan, yang keberatan bukan saja para elit, rakyat kelas ekonomi sulit juga tak setuju ibukota negara pindah dari Jakarta. Karena mereka tak bisa lagi berbangga diri sebagai warga DKI, yang dulu disebut “KTP Monas”. Nantinya jika ke Kaltim, akan disebut, “Oh, orang daerah datang!”. Kaum urban bukan lagi ke Jakarta, tapi lebih banyak ke Balikpapan dan Samarinda. ABG pulang kampung bahasanya lu lu gua gua, nanti beralih bahasa Katingan, bahasa daerahnya orang Kaltim.
Paling dirugikan memang Gubernur Jakarta. Jika status DKI-nya dicabut, PAD-nya bakal turun. Resikonya, Dana Operasional Gubernur yang biasanya sampai Rp 4 miliar sebulan, nantinya bisa kurang dari itu. Tapi untungnya, Gubernur tak lagi terbebani tugas yang lebih istimewa dari gubernur lainnya. Kinerjanya standar-standar saja juga tak masalah. Cuma resikonya, tadinya berjuang untuk menjadikan kotanya dari metropolitan ke megapolitan di tahun 2045, bisa jadi malah terjerembab jadi kota metromini. (Cantrik Metaram).
