SUDAH sejak kapan-kapan Pemprov DKI mengimbau warganya jangan pakai air tanah, dan pakailah air PAM. Soalnya ekploitasi air tanah terus menerus dan merata, bisa menyebabkan menurunnya permukaan tanah. Tapi melarang dengan tegas mana berani, karena jaringan PAM juga belum merata. Di daerah yang sudah terlayani jaringan PAM pun, tak semua warga berlangganan. Alasannya klasik: air tanah saja masih bagus, dan air leideng bau kaporit.
Karena alasan itu pula, seakan sia-sia saja Palyja dan Aetra mengelola air PAM di Ibukota. Di Kaveling DKI Cipayung Jakarta Timur misalnya, penghuninya tercatat 540 KK, tapi yang berlangganan PAM kayak main bola saja, hanya belasan orang. Untuk menggaet konsumen, pernah ditawarkan biaya pasang bisa dicicil. Tapi kagak ngaruh juga. Bahkan ada juga, pasang PAM sekedar menebus obsesi maca kecil, kepengin seperti apa nikmatnya mandi air leideng yang bening dan segarrrr……
Berdasarkan data Direktorat Pengairan dan Irigasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terjadi penurunan permukaan tanah di Jakarta sekitar 3 hingga 18 sentimer (cm). Penurunan permukaan tanah itu disebabkan beban bangunan gedung, serta pengambilan air tanah yang tidak terkontrol. Penurunan permukaan tanah paling dalam terjadi di Muara Baru, Jakarta Utara. Itulah sebabnya kawasan tersebut saat ini kerap terendam banjir rob.
Rob semacam itu diramalkan tahun 2025 sudah sampai Bunderan HI, termasuk tentunya Monas dan Istana. Sinyalemen Prabowo itu berarti 5 tahun lebih cepat dari prediksi para ahli yang mengatakan bahwa Jakarta akan tenggelam tahun 2030. Begitu dahsyatnya penyedotan air tanah, sehingga air laut bisa mengalir sampai jauh…. sebagaimana lagu Bengawan Solo karya Gesang.
Ada teori dari kalangan ahli bahwa reklamasi juga bisa mencegah tenggelamnya Jakarta. Maka sejak era Orde Baru pemerintah telah mengantisipasinya melalui reklamasi Teluk Jakarta. Lewat Keppres No. 52 tahun 1995, Presiden Soeharto tanggal 13 Juli mengamanatkan kepada Gubernur DKI untuk melaksanakan. Maka Gubernur Jakarta dari masa ke masa, dari Wiyoga Atmodarminto, Suryadi Sudirja, Sutiyoso, Fauzi Bowo, Jokowi dan Ahok, selalu mengamankan Keppres itu. Artinya reklamasi Teluk Jakarta jalan terus.
Tapi Kementrian Lingkungan Hidup berpendapat sebaliknya. Selain berpotensi memiskinkan nelayan, reklamasi itu akan meningkatkan potensi dan intensitas banjir di Jakarta. Proyek yang membutuhkan bahan urukan sebanyak 330 juta meter kubik itu juga akan menyebabkan kerusakan pantai dari daerah Losari, Indramayu hingga kawasan Pandeglang, Banten. Maka pada tahun 2003, KLHK meminta Presiden Megawati Soekarnoputri membatalkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Megawati bergeming. Tapi gara-gara Pilkada langsung, ada Cagub yang “jualan” reklamasi Teluk Jakarta. “Jika saya menang, reklamasi akan saya setop,” begitu kata sang Cagub. Sungguh tak menyangka, ternyata jualan semacam itu ikut mendongkrak kemenangan. Maka setelah menjabat, reklamasi Teluk Jakarta benar-benar distop. Persetan dengan Keppres dan pengembang yang kelimpungan.
Menteri Luhut Panjaitan pernah “mengancam”, silakan reklamasi Teluk Jakarta distop, tapi jika Jakarta tenggelam Gubernur DKI harus tanggungjawab. Nyatanya, reklamasi berhenti Jakarta tidak tenggelam juga kan? Jadi ancaman Luhut Panjaitan anggap saja gertak sambal terasi dibumbu kecap.
Tapi misalkan “ramalan” Prabowo benar-benar menjadi kenyataan, siapa yang harus menyalahkan siapa? Sebab Menteri Maritim Luhut Panjaitan di masa itu mungkin sudah tidak menteri lagi, begitu pula gubernur DKI penyetop reklamasi kemungkinan juga sudah tak menjabat. Dan kemungkinan besar, Jakarta sudah bukan lagi ibukota negara, karena pusat pemerintahan sudah dipindahkan ke Kalimantan Tengah.
Lalu bagaimana ini? Mengapa kota Jakarta dijadikan korban gambling para pengejar kekuasaan. Ya tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Ho ho ho ho….., ho ho ho, ho ho ho ho……. (Cantrik Metaram)
