TAMBAH bulan korban Covid-19 bukannya menurun, tapi semakin membengkak. Itu semua “berkat” disiplin masyarakat akan protokol kesehatan semakin mengendor, sementara kluster-kluster baru Corona bertumbuhan. Yang tewas karena paparan Corona sudah di angka 20.000 lebih. Maka rakyat berharap, kapan vaksin itu disuntikkan dan kalau bisa harganya dibuat semurah mungkin. Ahamdulillah, Presiden Jokowi telah menjawab kecemasan rakyat dengan mengatakan, “Vaksin Corona akan disuntikkan secara gratis!”
Sebelumnya, telah terjadi kesimpang-siuran informasi seputar vaksin Covid-19 tersebut. Katanya bulan Nopember 2020 bisa disuntikkan, tapi sampai bulan itu habis, tak ada kabar beritanya. Dan katanya pula bulan Desember, tapi bulan di penghujung tahun itu hampir habis, belum juga ada kepastian. Bagaimana pula dengan janji bulan Januari 2021? Jangan-jangan, jangan gudeg….., begitu kata pelawak Kardjo AC/DC ketika masih hidup.
Harga vaksin itu sendisi sudah bikin orang panas dingin sebelum disuntik. Mentri BUMN Erick Tohir pernah bilang, harga itu di antara Rp 360.000,- hingga Rp 460.000,- pervaksin. Taruhlah harga jadinya dilempengin menjadi Rp 400.000,- tapi itu jelas bukan harga ramah kantong bagi orang kecil dan miskin. Bila satu keluarga dipukul rata terdiri dari 5 jiwa, maka harus merogoh kocek Rp 2 juta untuk mengamankan diri dar serangan mematikan Covid-19.
Mengapa yang ngomong bukan Menkes, tapi Menteri BUMN? Karena yang mengelola vaksin itu adalah usaha BUMN milik negara sebagaimana Bio Farma. Lebih kuncup hati orang kecil, ketika yang memperoleh vaksin gratis dinyatakan adalah para peserta BPJS-Kes yang iurannya dibayari negara (PBI = Penerima Bantuan Iuran). Sedangkan peserta mandiri harus bayar sendiri.
Celakanya, cekaknya kemampuan rakyat masih dibarengi pula oleh cekaknya pemahaman tentang virus Corona. Diakui atau tidak, masih banyak yang percaya bahwa Covid-19 tak beda dengan flu-flu biasa yang bisa disembuhkan dengan obat warungan seharga Rp 10.000,-an. Maka orang model begini, boro-boro harus bayar sampai ratusan ribu, sedangkan digratiskan pun belum tentu bersedia divaksin.
Padahal orang yang enggan divaksin, sangat berpotensi menjadi medan penularan berikutnya. Tapi apa mau dikata, para ahli pandemic sendiri mengatakan, prinsip dasar vaksin adalah gratis dan sukarela. Alasannya, meski gratis tapi jika dipaksakan tidak akan ngefek alias tubuhnya tak menjadi imun akan serangan virus Corona. Ini kan bikin negara buang uang triliunan tapi sia-sia belaka.
Kata para epidemiolog, di berbagai negara target vaksin bisa tercapai 70 persen saja sudah bagus. Sebab bila dipaksakan akan terjadi pelanggaran HAM. Karenanya Pemprov DKI diprotes banyak orang ketika mengancam denda Rp 5 juta bagi penduduk yang menolak divaksin Covid-19.
Penolakan vaksinasi Covid-19 adalah bentuk gambaran masyarakat yang masih menganggap sepele wabah itu. Bisa juga mereka merendahkan mutu vaksin impor itu, sehingga ketika disuntikkan justru akan membahayakan bagi yang divaksin. Bagaimana jika tadinya sehat-sehat saja, begitu disuantik vaksin malah klepeg-klepeg?
Celakanya, ketidakpercayaan akan mutu vaksin impor ini juga didukung oleh sejumlah tokoh. Mereka kemudian menyarankan, sebelum disuntikkan ke rakyat, sebaiknya Presiden Jokowi dan Wapresnya harus siap divaksin pertama kali sebagai uji coba. Kasarnya mereka mau mengatakan, bila terjadi apa-apa gara-gara disuntik vaksin Covid-19, biarlah ditanggung oleh pembuat kebijakan.
Tapi Presiden Jokowi memang punya nyali. Dengan tegas dia menjawab tantangan itu dengan mengatakan, “Siap divaksin untuk yang pertama kali!” Lebih dari itu, Presiden juga menjamin bahwa vaksinasi itu nantinya semua gratis alias bebas dadi bea. Setelah berhitung dengan Menkeu Sri Mulyani, didapat angka Rp 54,4 triliun yang harus disisihkan dari APBN 2021. Pemerintah siap “babak belur” ketimbang rakyatnya banyak yang terpaksa masuk kubur gara-gara Covis-19. (Cantrik Metaram).
