JAKARTA, KBKNews.id – Kasus viral kepala sekolah yang menampar siswanya karena kedapatan merokok di salah satu SMA negeri di Banten kembali membuka mata publik. Persoalan ini bukan semata soal kekerasan di lingkungan pendidikan, tetapi juga menyingkap fakta bahwa sekolah masih menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran rokok di kalangan pelajar.
Sebagai lembaga pendidikan, sekolah seharusnya menegakkan aturan ketat terhadap peredaran dan perilaku merokok, sebagaimana langkah yang diambil dalam menanggulangi kasus perundungan.
Survei yang dilakukan Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) pada 2024 menunjukkan betapa mengkhawatirkannya kebiasaan merokok di kalangan anak-anak miskin di pedesaan, bahkan sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar.
Penelitian yang melibatkan 106 anak dan remaja perokok dari keluarga miskin di 54 desa tertinggal di lima provinsi—Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DI Yogyakarta—menemukan fakta mengejutkan.
“Hasilnya sangat mengejutkan, yaitu 69,8 persen responden perokok anak tersebut adalah perokok aktif, 18,9 persen merokok sesekali, dan 11,3 persen baru mulai belajar merokok,” ungkap Agung Pardini, Direktur Advokasi Kebijakan IDEAS dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa sebagian besar anak mulai merokok saat usia SMP (13–15 tahun) sebanyak 58,5 persen, sementara 25,5 persen sudah mengenal rokok sejak SD, dan hanya 15,1 persen yang baru mulai di usia SMA.
“Fase mengenal rokok dan fase menjadi perokok aktif hampir tidak memiliki jarak waktu. Begitu anak mencoba, mereka langsung terjerat menjadi perokok aktif,” kata Agung.
Sebanyak 46,2 persen anak dan remaja bahkan mengaku mulai kecanduan saat di bangku SMA. Kebiasaan ini, lanjut Agung, berpengaruh langsung terhadap pola pengeluaran dan masa depan pendidikan mereka.
Rokok Jadi Pengeluaran Utama Anak dari Keluarga Miskin
Hasil survei juga menunjukkan bahwa 36,7 persen uang saku anak miskin dihabiskan untuk membeli rokok. Angka ini lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk makanan (32,6 persen), transportasi (20,2 persen), dan pulsa atau internet (10,5 persen).
“Rokok kini seolah menjadi kebutuhan pokok baru dalam rumah tangga miskin. Akibatnya, alokasi untuk nutrisi, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya berkurang,” ujar Agung.
Dari sisi pendidikan, survei juga menemukan bahwa 14,2 persen anak perokok hanya tamat SD, 50 persen berhenti di SMP, dan hanya 35,8 persen berhasil menyelesaikan pendidikan SMA. Hal ini menegaskan bahwa perilaku merokok erat kaitannya dengan tingginya angka putus sekolah di kalangan keluarga miskin.
Sekolah dan Lingkungan Sosial Jadi Pemicu Utama
IDEAS juga menemukan bahwa 67,9 persen anak perokok mendapatkan rokok dari orang lain, terutama dari teman dan tetangga. Hanya 5,7 persen yang mendapatkannya dari keluarga inti.
“Ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial di luar rumah, termasuk sekolah, jauh lebih dominan dalam membentuk perilaku merokok anak,” jelas Agung.
Kebiasaan saling berbagi rokok di antara teman sebaya mempercepat munculnya kecanduan. Karena itu, Agung menegaskan pentingnya peran sekolah dalam mengendalikan ekosistem perokok di lingkungan pendidikan.
“Sekolah harus menjadi ruang yang benar-benar bebas rokok, tidak hanya dari konsumsi, tapi juga dari promosi dan penjualan,” tegasnya.
Iklan Rokok Masif, Regulasi Masih Lemah
IDEAS juga menyoroti gencarnya iklan rokok yang menyasar kelompok muda dengan citra kebebasan, kejantanan, dan petualangan.
“Di tengah banjir iklan, kesadaran publik soal bahaya rokok tenggelam. Anak-anak miskin yang tumbuh dalam kondisi terbatas justru menjadi target paling empuk,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah untuk memperketat larangan iklan, promosi, dan penjualan rokok di sekitar sekolah, terutama di daerah pedesaan.
“Minimal dalam radius beberapa ratus meter dari sekolah tidak boleh ada toko yang menjual rokok atau menampilkan iklan rokok,” tegas Agung.
Masalah Kesehatan Sekaligus Tantangan Kebijakan Publik
Menurut IDEAS, persoalan merokok di kalangan keluarga miskin bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi yang menuntut solusi kebijakan publik yang komprehensif.
Dari serangkaian riset ini, IDEAS menyimpulkan bahwa faktor-faktor di luar rumah, baik dari lingkungan sosial maupun sekolah, terbukti lebih banyak memengaruhi anak untuk mulai merokok hingga akhirnya menjadi perokok aktif. Kebiasaan saling berbagi rokok di antara teman sebaya membuat fase kecanduan semakin dalam.
“Di sinilah semestinya sekolah diberikan peran aktif dalam mengendalikan pembentukan ekosistem merokok di kalangan siswanya,” ujar Agung.
Selain faktor lingkungan eksternal, iklan rokok juga berperan besar dalam meningkatkan prevalensi perokok pemula, khususnya di kalangan anak dan remaja.
“Kesadaran publik yang sebenarnya sudah terbangun tentang bahaya rokok terus tenggelam karena dihantam bertubi-tubi oleh beragam strategi iklan dan gencarnya promosi,” tutur Agung.
Ia menegaskan, tanpa keberanian politik untuk menantang dominasi industri rokok yang kerap berlindung di balik alasan ekonomi dan lapangan kerja, semua upaya edukatif hanya akan menjadi slogan moral semata.
“Setiap batang rokok yang dibakar anak miskin berarti sebagian uang makan, uang sekolah, bahkan masa depan yang ikut terbakar,” pungkasnya.
