PEMUNCULAN faham populisme, politik identitas dan sektarianisme di tanah air dan di sejumlah negara akhir-akhir ini perlu diantisipasi karena bisa merusak semangat keberagaman di Indonesia.
Karunia Tuhan berupa keberagaman luar biasa yang dinikmati Indonesia dari sisi etnis, budaya dan bahasa serta kekayaan alamnya di sisi lain juga berpotensi menjadi ancaman akibat derasnya penetrasi internet termasuk konten ujaran kebencian dan hoaks khusunya di kalangan generasi muda.
“Segenap komponen bangsa harus ikut melawan sektarianisme, populisme dan politik Identitas, sedangkan ilmuwan harus mengambil peran penting sebagai pendorong gerakan moral. , “ demikian kesimpulan Seminar Nasional Dialektika Multikultularisme dan Kebangsaan yang digelar LIPI di Jakarta, Selasa (14/11).
Menurut Guru Besar Antropologi Hukum UI, Sulistyowati Irianto, paham sektarianisme dan populisme memunculkan sosok seperti Donald Trump yang dalam kampanye presiden di AS menggunakan isu-isu rasial yang membuat masyarakat terbelah.
Namun karena tradisi demokrasi di negeri adidaya itu sudah mengakar, lanjut Sulistyowati, muncul upaya dan mekanisme untuk melawannya.
Sebaliknya, di Indonesia, upaya untuk melawan atau membendung gerakan sektarian, politik identitas atau populis sulit dilakukan di tengah pertumbuhan atau tingkat demokrasi Indonesia yang belum matang atau masih pada tahap prosedural.
Ironisnya, sebagian kalangan perguruan tinggi yang seharus menjadi pendorong gerakan moral malah cenderung memberi ruang gerak bagi tumbuhnya sektarianisme, populisme atau politik identitas.
Menurut catatan, politik identitas juga dimainkan oleh sekelompok elite di Indonesia saat kampanye pilkada DKI Jakarta tahun lalu, dan tidak mustahil, kisah sukses saat itu bisa diulangi kembali pada pilkada atau pemilu mendatang.
Untuk itu Sulistyowati mengimbau agar para ilmuwan memenuhi mandat dan bergabung dalam gerakan moral, tidak terokupasi oleh politik kekuasaan dan uang serta kembali ke khittahnya.
Sementara Guru Besar Universitas Ritsumeikan, Jepang, Takashi Shiraishi dalam seminar internasional “Demokrasi Indonesia di Era Populisme” di Kampus UI, Depok pekan lalu (8/11) berpendapat, kemunculan populisme di Indonesia sangat tergantung kinerja pemerintah, termasuk di sektor ekonomi.
Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa ditingkatkan, dari 5,1 persen ke kisaran enam sampai 6,5 persen, menurut Shiraishi, hal itu cukup baik.
Tantangan bagi Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, lanjutnya, apakah pemerintah mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. (Mungkin maksudnya, di tengah kekecewaan masyarakat, publik mudah dihasut oleh aksi-aksi provokasi kaum populis, politik identitas atau sektarian-red)
Populisme dan politik identitas muncul di negara-negara Eropa yang masyarakatnya sudah terbiasa menikmati kemakmuran. Rakyat melampiaskan kemarahan pada para elite yang dalam dasawarsa terakhir ini dinilai gagal memenuhi harapan mereka.
Sementara di Indonesia, selain akibat ketimpangan ekonomi, populisme, politik identitas dan sektarianisme bisa muncul melalui isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA).
Intinya, sektarianisme, populisme atau politik identitas merupakan ancaman terhadap negara mana pun yang mengusung demokrasi termasuk Indonesia.
Mari kita lawan bersama!
