
PARTAI politik sebenarnya diharapkan perannya sebagai pembawa angin segar proses demokrasi dan pembangunan Indonesia, namun ironisnya, kader-kadernya bertumbangan dalam pusaran korupsi.
Lebih ironis lagi, yang menjadi pasien KPK tidak hanya kader-kader biasa, tetapi juga para pimpinan parpol dan bahkan yang menjadi pimpinan lembaga tinggi negara dan juga pejabat eksekutif termasuk menteri.
Untuk kesekian kalinya, publik mendapatkan suguhan berita memilukan dengan tertangkap tangannya politisi muda yang menjabat Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (Romy) di sebuah hotel di Surabaya, Jumat (13/3).
Romy (45) yang ditersangkakan menerima suap kasus pengisian formasi jabatan di Kementerian Agama bukan lah satu-satunya pimpinan partai berlambang Ka’bah – pengusung bendera Islam – yang terjerat korupsi.
Orang nomor satu di PPP itu terkena OTT KPK bersama dengan tersangka lainnya yakni Kakanwil Depag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Dinas Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi. Romy diduga menerima imbalan untuk memuluskan promosi jabatan keduanya.
Sebelumnya, Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP periode 2007 – 2017 divonis 10 tahun dikurung di bui karena menilap biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Presiden PKS (2010 -2013) Luthfi Hassan divonis 18 tahun penjara dalam kasus suap impor sapi, disusul Ketua Umum Partai Demokrat (2010 -2013) Anas Urbaningrum yang divonis 14 tahun kurungan soal korupsi proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang.
Ketua Umum Partai Golkar (2016 – 2017) sekaligus Ketua DPR Setya Novanto divonis 15 tahun penjara kasus pengadaan e-KTP, sedangkan politisi yang bukan berasal dari parpol, Ketua DPD (2014-2016) Irman Gusman divonis 4,5 tahun penjara soal suap impor gula.
Parpol, salah satu pilar infrasutruktur politik di negeri ini ternyata “sukses” menjadi kawah “candradimuka” pencetak koruptor, tercermin sekitar 545 kadernya atau lebih 60 persen dari aktor-aktor korupsi yang terjerat KPK (Berita Satu, 28 Nov. ’18).
Tidak Mampu Hidupi Diri
Ketidakmampuan menghidupi diri dari iuran anggota, menurut Peneliti Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman, menjadi penyebab utama tumbuh suburnya praktek korupsi di kalangan Parpol.
Akibatnya, mereka menggunakan pengaruh dan kekuasaannya di pemerintahan sebagai sumber pendanaan politik.
“Untuk memperbaikinya, ide pendanaan parpol oleh negara patut dipertimbangkan, dan diberlakukan dengan syarat yang lebih ketat,” katanya ketika dihubungi SP (25 Nov. ‘18).
Sedangkan pengamat politik Exposit Strategic, Arif Susanto menilai, perilaku korup politikus tak lepas dari seabrek kelemahan di tubuh parpol ditandai pemusatan kendali oleh para elite, rendahnya otonomi kelembagaan dan minimnya integritas sistem.
Pandangan Peneliti LIPI Firman Noor lain lagi. Ia menilai, makin banyaknya politisi terutama kaum muda yang seharusnya membawa angin segar terjerat korupsi mengindikasikan mereka terjebak dalam arus sistem politk lama (Kompas, 16/3).
Kondisi ini, lanjutnya, bisa terjadi akibat rendahnya niat politik para politisi termasuk kaum muda atau akibat sistem yang mengharuskan mereka harus menghimpun modal besar.
Akibatnya, politisi muda keenakan, lalu ikut memanfaatkan peluang di tengah sistem yang buruk dan akhirnya terperangkap di dalamnya agar bisa bertahan.
Tidak ada Standar Etika
Sementara KPK mengidentifikasi penyebab lemahnya integritas parpol akibat ketiadaan standar etika politik dan politisi dan sistem perekrutan politik, belum terlembaganya sistem kaderisasi berjenjang dan kecilnya dana yang diterima parpol dari pemerintah.
Yang mencemaskan, jika kaum milenial yang idealis, cerdik cendekia, madani dan yang memiliki nalar sehat justeru enggan atau tidak tertarik pada dunia politik.
Bayangkan, jika panggung politik negeri ini disesaki sosok-sosok vokal tetapi berniat buruk sejak awal, cuma berambisi meraih kekuasaan dan previledge semata.
Pengalaman menunjukkan, sosok-sosok seperti itu, partisan membela habis-habisan kelompok, patron atau “majikannya” demi mencapai kekuasaan, tidak peduli dengan menebar fitnah dan narasi kebencian, bahkan mengapitalisasi agama sekalipun.
Tunggu apalagi, pembenahan parpol sudah sangat mendesak. Jika tidak quo vadis negeri ini?




