JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati memiliki target untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi antara 6,5 hingga 7,5 persen pada 2024.
Penurunan tersebut juga diikuti dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka menjadi antara 5,0 hingga 5,7 persen.
“Kebijakan fiskal akan efektif dalam mendukung percepatan ekonomi nasional dengan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,0 hingga 5,7 persen pada tahun 2024. Kami juga terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi antara 6,5 hingga 7,5 persen,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), di Jakarta, Jumat (19/5/2023).
Sri Mulyani menuturkan, September 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,57 persen atau sekitar 26,36 juta orang.
Angka kemiskinan ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan Maret 2022 (9,54 persen), namun lebih rendah daripada tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71 persen).
Selain itu, diharapkan rasio gini atau gini ratio terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377, dan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 ditargetkan mencapai antara 73,99 hingga 74,02 persen.
Selanjutnya, nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) juga akan ditingkatkan menjadi kisaran antara 105 hingga 108 dan 107 hingga 110 masing-masing.
Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa pemerintah juga sedang memperkuat konsep “spending better” untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran serta mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
“Rancangan ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan, tantangan, dan dinamika ekonomi global maupun domestik. Kami harus menghadapi tantangan dan risiko yang ada, serta terus berupaya mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2024 tidak dapat dipisahkan dari berbagai capaian yang telah dicapai dalam 10 tahun terakhir.
Menurut Menkeu, Indonesia sedang menghadapi situasi ekonomi yang relatif lebih baik di tengah guncangan global yang disebabkan oleh pandemi, geopolitik, perubahan iklim, dan tantangan dari ekonomi digital.
Meskipun demikian, Indonesia tetap harus waspada terhadap berbagai tantangan eksternal tersebut. Di sisi lain, negara ini juga memiliki tugas dan tantangan dalam memperbaiki pondasi struktural ekonomi Indonesia.
“Sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Presiden, di antaranya adalah mengejar ketinggalan dalam infrastruktur, menerapkan kebijakan dan birokrasi yang lebih efisien, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tuturnya.
Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3 – 5,7 Persen
Selain menurunkan angka kesmiskinan, Sri Mulyani juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 5,3 hingga 5,9 persen pada tahun 2024.
Target tersebut ditetapkan untuk mencapai ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan dinamika baik di dalam negeri maupun secara global.
“Dengan memerhatikan risiko dan dinamika global maupun domestik, agenda pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa penetapan target pertumbuhan ekonomi Indonesia didasarkan pada fenomena guncangan besar dalam perekonomian global akibat ketidakpastian kebijakan fiskal Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik global yang terus berlanjut.
Selain itu, pertimbangan juga dilakukan berdasarkan kondisi perekonomian dalam negeri yang saat ini cenderung stabil.
Selain target pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro lainnya sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024.
Indikator tersebut mencakup kisaran inflasi antara 1,5 hingga 3,5 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp14.500 hingga Rp15.300 per dolar AS, dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun antara 6,49 hingga 6,91 persen.
Selain itu, harga minyak mentah Indonesia ditargetkan antara 75 hingga 85 dolar AS per barel, lifting minyak bumi antara 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari, serta lifting gas sebesar 999 ribu hingga 1,54 juta barel setara minyak per hari.
Dengan adanya indikator-indikator tersebut, rencana kebijakan fiskal tahun depan ditetapkan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan tingkat produktivitas melalui percepatan transformasi ekonomi.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyatakan bahwa kebijakan belanja 2024 akan difokuskan pada penyelesaian proyek prioritas strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pelaksanaan pemilu 2024.
“Pembangunan IKN adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan meluaskan, serta memeratakan magnet pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada pulau Jawa. Sementara itu, dukungan pelaksanaan pemilu 2024 diharapkan mewujudkan iklim demokrasi Indonesia yang semakin sehat dan kondusif,” ujarnya.
Selaras dengan tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong agar kualitas belanja makin baik dan ini dilakukan pada tingkat pusat maupun daerah, sinergi, dan harmonisasi dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional yang efisien.
Sumber: Antara
