PEMERINTAH Amerika Serikat mendesak seluruh warganya yang masih berada di Iran untuk segera meninggalkan negara tersebut sekarang juga mengngat situasi politik tidak menentu di negeri para mullah itu.
Seperti dilaporkan harian berbahasa Turki Yeni Safak, peringatan ini menyusul meningkatnya ketegangan serta memburuknya situasi keamanan di wilayah tersebut.
Kedutaan Besar Virtual AS di Iran, yang mengelola urusan konsuler karena ketiadaan kedutaan fisik, menyebutkan bahwa warga negara AS berhadapan dengan risiko mengalami interogasi, penangkapan, hingga penahanan yang lebih tinggi.
Kedutaan AS juga menegaskan, warga negara AS tidak boleh bergantung pada bantuan evakuasi dari pemerintah jika situasi semakin memburuk.
Dalam peringatan keamanan yang dirilis pada Jumat (6/2), saat ini terjadi peningkatan tindakan keamanan, penutupan jalan, hingga gangguan pada transportasi umum dan koneksi internet.
Pemerintah Iran dilaporkan terus membatasi jaringan internet nasional serta telepon seluler dan kabel.
Mengingat banyaknya maskapai penerbangan mulai membatasi atau membatalkan penerbangan internasional, Kedubes AS Â juga memberikan saran alternatif terkait jalur keluar.
“Jika dirasa aman untuk melakukannya, pertimbangkan untuk meninggalkan Iran melalui jalur darat menuju Armenia atau Turkiye,” tulis pernyataan resmi kedutaan tersebut.
Selain itu, warga AS yang masih berada di Iran diminta untuk tidak menonjolkan diri, menghindari kerumunan atau demonstrasi, serta merencanakan metode komunikasi alternatif.
Pemerintah AS juga mengeluarkan instruksi darurat bagi mereka yang terpaksa bertahan. Warga diminta untuk segera mencari lokasi yang aman di dalam kediaman atau bangunan lainnya.
Selain itu, mereka diinstruksikan untuk menimbun pasokan kebutuhan pokok guna mengantisipasi skenario pembatasan ruang gerak yang ekstrem.
Instruksi darurat ini muncul di tengah ketegangan tinggi antara Washington dan Teheran. Situasi ini bertepatan dengan dimulainya negosiasi nuklir di Oman serta peningkatan kekuatan militer AS di Teluk Persia.
Perundingan dimulai
Di tengah kekhawatiran AS tentang warganya di Iran, perundingan terbaru antara AS dan Iran telah dimulai di Oman pada Jumat (6/2) waktu setempat.
Ini menjadi perundingan nuklir pertama yang dilakukan kedua negara sejak Washington mengebom situs-situs nuklir Teheran pada Juni tahun lalu, saat Iran berperang melawan Israel.
Perang selama 12 hari pada Juni 2025 yang berkecamuk antara Teheran dan Tel Aviv itu telah menghentikan putaran perundingan nuklir yang sebelumnya berlangsung antara Iran dan AS.
Laporan televisi pemerintah Iran, seperti dilansir AFP, Jumat (6/2), menyebut bahwa pembicaraan antara delegasi Iran dan AS telah dimulai di Muscat, ibu kota Oman.
Delegasi Iran dipimpin oleh Menlu Abbas Araghchi, sedangkan AS diwakili oleh utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.
Oman yang menjadi tuan rumah, juga akan bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.
Araghchi, sebelum menghadiri perundingan dengan AS, sempat melakukan pembicaraan dengan Menlu Oman, Badr al-usaidi, di Muscat pada Jumat (6/2).
Dalam pembicaraan itu, Araghchi menegaskan bahwa Iran siap mempertahankan diri dari “tuntutan berlebihan atau adventurisme” AS.
Dia juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil “pendekatan menggunakan diplomasi untuk mengamankan kepentingan nasional Iran”. Dalam pernyataan terpisah via media sosial X, Araghchi juga menyampaikan pesan kepada AS untuk “saling menghormati”.
“Iran memasuki dunia diplomasi dengan mata terbuka dan ingatan yang kuat tentang tahun lalu. Kami terlibat dengan itikad baik dan teguh bagi hak-hak kami,” ucapnya.
“Komitmen harus dihormati. Kedudukan setara, saling menghormati, dan kepentingan bersama bukanlah retorika. Itu adalah keharusan dan pilar kesepakatan yang bertahan lama,” ujar Araghchi dalam pernyataannya.
Perkembangan situasi masih sulit diprediksi, walau di tengah negodiasi di Muscat, Oman, armada AL AS yang sudah berada di depan mulut Teluk Persia sudah siap menyerang, sebaliknya Iran juga siap meluncurkan rudal-rudalnya ke psejumlah pangkalan AS di Timur Tengah dan juga ke Israel. (Yeni Safak/AFP/Kompas.com/ns)
