NEW YORK – Amerika Serikat telah secara resmi memulai proses untuk mengembalikan sanksi PBB terhadap Iran yang dicabut sebagai bagian dari kesepakatan nuklir Teheran 2015 dengan sejumlah kekuatan dunia.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan kepada wartawan di markas besar PBB di New York, sebagaimana dilansir Anadolu, bahwa dia telah menyerahkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB Dian Triansyah Djani dan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk secara resmi memberi tahu soal langkah tersebut.
Pemberitahuan yang disampaikan oleh Pompeo memulai hitungan mundur 30 hari untuk sanksi yang akan diberlakukan kembali.
Pekan lalu, AS berusaha untuk mengeluarkan resolusi di Dewan Keamanan untuk memperpanjang embargo senjata yang akan berakhir pada 18 Oktober di bawah perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015.
Resolusi itu hanya menerima dukungan dari AS dan satu negara lain dari 15 anggota dewan, sementara negara lainnya menentang atau memilih abstain.
Selain itu, penandatangan JCPOA – China, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Iran, Rusia dan Inggris – mempermasalahkan langkah AS melakukan “snapback”, yang akan memicu pencabutan semua sanksi sebagai bagian dari perjanjian nuklir 2015.
Namun, Pompeo berpendapat bahwa AS masih memiliki kemampuan untuk mendorong penguatan sanksi karena merupakan pihak dalam resolusi Dewan Keamanan yang mendukung kesepakatan nuklir, sebuah pernyataan yang dengan cepat ditolak oleh sekutu tradisional AS di Eropa.
“Prancis, Jerman dan Inggris Raya mencatat bahwa AS berhenti menjadi peserta JCPoA setelah penarikan mereka dari kesepakatan pada 8 Mei 2018,” kata menteri luar negeri ketiga negara tersebut dalam sebuah pernyataan bersama.
Langkah AS dinilai akan memicu krisis besar bagi badan yang ditugaskan untuk memastikan perdamaian dan keamanan internasional itu.
