HASIL Pemilu Israel yang digelar, Selasa lalu (9/4) menjadi kabar buruk bagi perjuangan rakyat Palestina atas kedaulatannya dan membuat proses penyelesaian konflik antara keduanya makin menjauh.
Pemimpin Partai Likud PM petahana Israel Benjamin Netanyahu bersama koalisi kubu haluan kanan, berdasarkan hasil perhitungan suara resmi meraih mayoritas 65 dari 120 kursi di Knesset (parlemen).
Raihan kursi kubu koalisi agama dan nasionalis kanan yakni Likud (35 kursi) Partai Shas dan United Torah Judaism masing-masing (8 kursi), Union Right Wing dan Yisrael Beiteinu masing-masing (5) dan Kulanu (4) akan memudahkan Netanyahu menjadi PM untuk kelima kalinya.
Alternatif lain, Likud yang memiliki 35 kursi juga bisa membentuk pemerintah persatuan nasional bersama pesaingnya, Partai Biru – Putih berhaluan tengah pimpinan Benny Gantz (35 kursi) sehingga keduanya memiliki 70 kursi di Knesset.
Koalisi kubu kiri dan tengah pimpinan Gantz tersebut diperkirakan akan sulit membentuk pemerintah baru karena hanya mampu meraih 55 kursi dengan rincian: Biru-putih (35), Partai Buruh (6), Meretz (4), Hadash-Ta’al (6) dan Ra’am-Balad (4).
Tersedia waktu 28 hari bagi pembentukan pemerintah baru oleh koalisi pemenang Pemilu dan 14 hari tambahan jika tahap pertama gagal, kemudian jika gagal lagi, presiden akan menunjuk koalisi pemenang kedua (koalisi pimpinan Gantz) untuk membentuknya.
Sebaliknya, bagi bangsa Palestina, hasil Pemilu Israel tersebut menjadimimpi buruk, mengingat Netanyahu yang dikenal dengan subutan Bibi itu dalam kampanyenya mengangkat rencana aneksasi wilayah Palestina di Tepi Barat.
Menutup Peluang Perdamaian
Menlu Palestina Riyad Al-Maliki kepada Associated Press di tengah Forum Ekonomi Dunia di Amman, Jordania, Minggu lalu (7/4) mengingatkan, jika Netanyahu mendeklarasikan kedaulatan Israel di Tepi Barat, Israel menghadapi persoalan terkait keberadaan 4,5 juta warga Palestina di sana.
Pejabat Senior Organisasi Palestina (PLO) Hanan Ashrawi bahkan menyebutkan, langkah PM Israel itu jika nekad diwujudkan, bakal menjadi akhir bagi peluang upaya perdamaian.
PM Netanyahu Maret lalu mengumumkan kedaulatan Israel di Dataran tinggi Golan, Suriah yang direbut dalam Perang 1967 dan pada Des. 2017 memindahkan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem. Kedua aksi sepihak Israel tersebut didukung oleh Presiden AS Donald Trump.
”Siapa bilang kami tidak akan melakukannya?. Sekarang dalam proses pembahasan, “ kata Bibi memperjelas niatnya menganeksasi Tepi Barat saat diwawancarai TV Israel beberapa waktu lalu.
Selama didukung dan diamini oleh AS sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan PBB yang bisa memveto resolusi negara-negara anggotanya, Israel bisa bertindak sesuka hati.
Komunitas internasional cuma bisa menyuarakan keprihatinannya. (AP/AFP/Reuters/ns)
