ISU Rohingya di Myanmar bakal dibahas di KTT-34 ASEAN yang akan digelar di Bangkok, 20 – 23 Juni nanti, namun yang lebih penting, aksi kongkret bersama yang harus diwujudkan demi menyelamatkan etnis muslim minoritas itu.
Kelompok pegiat HAM mendesak agar para kepala negara ASEAN yang hadir tidak hanya terpaku pada program repatriasi etnis Rohingya dari kam penampungan sementara di Cox Bazar, Bangladesh, kembali ke wilayah Myanmar.
Menurut catatan PBB, saat ini terdapat sekitar 700.000 etnis muslim Rohingya yang menyeberangi tapal Batas Myanmar dan Bangladesh akibat aksi persekusi, pembantaian dan perkosaan yang dilakukan oleh mayoritas rakyat Myanmar pemeluk Budha idukung tentara.
Isu terkait pengungsi Rohingya diperkirakan akan diagendakan sebagai salah satu topik bahasan utama KTT ke-34 ASEAN yang akan dihadiri seluruh kepala negara anggota perhimpunqn bangsa-bangsa di Asia Tenggara itu.
Presiden Joko Widodo yang akan hadir juga sudah menyampaikan, perwujudan perdamaian di Negara Bagian Rakhine, Myanmar yang dihuni etnis Rohinga merupakan salah satu isu yang dibawa RI selain persoalan perang dagang antara AS dan China serta penanganan sampah di laut.
Anggota DPR RI sekaligus anggota parlemen ASEAN yang membidangi HAM, Siti Sundari dalam pernyataannya meminta pula agar ASEAN tidak menutup mata atas aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh rezim Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya.
Pandangan miring juga disampaikan oleh Direktur Human Right Watch Asia Brad Adams yang menilai ASEAN memang secara “intents” mengangkat isu Rohingya, namun tidak berani mengecam, bahkan terkesan melakukan pembiaran terhadap aksi pembersihan etnis yang dilancarkan militer Myanmar.
Namun terobosan terkait persoalan Rohingya dalam KTT-34 ASEAN agaknya tidak bisa terlalu diharapkan, mengacu pernyataan Dirjen Kerjasama ASEAN, Kemlu RI Jose Morato Tavares yang menyebutkan, isu Rohingya tidak secara khusus diagendakan mengingat banyak isu lain yang sudah terjadwal.
Namun demikian, lanjutnya, isu Rohingya bisa diangkat, karena seluruh kepala negara yang hadir bebas menyampaikan apa saja yang dianggap penting untuk dibahas di berbagai forum yang ada.
Traktat ASEAN berupa “Treaty of Amity and Cooperation in South East Asian (TAC)” yang sudah disepakati bersama agaknya membuat “ewuh-pakewuh” negara-negara anggotanya untuk bersikap keras atau menekan Myanmar.
TAC a.l. memuat kesepakatan non-intervensi, saling respek atas kedaulatan, integritas teritorial masing-masing, kebebasan tiap negara mengatur eksistensinya, bebas intervensi, aksi subversi dan permusuhan, penyelesaian sengketa secara damai dan penolakan terhadap berbagai bentuk ancaman.
Siapa tahu, para pemimpin ASEAN dalam KTT ke-34 kali ini tampil beda, berani lebih “galak” menyelamatkan etnis Rohingya, atau rezim Myanmar menyadari kekeliruannya, kommit menegakkan HAM termasuk hak-hak kaum Rohingya. (Reuters/AFP/ns)
