PERAN Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mendorong penyelesaian isu etnis minoritas Rohingya di Myanmar menjadi salah satu ujian relevansi kehadiran wadah kerjasama tersebut ke depannya.
“Kita (ASEAN) seharusnya tidak dipinggirkan, “ kata mantan Menlu RI Marty Natalegawa di Jakarta, Kamis (30/8) menyikapi laporan PBB terhadap perkembangan terakhir di Myanmar.
Dalam acara peluncuran bukunya berjudul “Does ASEAN Matter? A view from within”, Marty menyebutkan, peran ASEAN sama sekali tidak disinggung terkait pencarian solusi bagi isu etnis minoritas Rohingya di Myanmar.
PBB dalam laporannya yang dirilis Senin lalu (27/8) menyatakan para pemimpin Myanmar harus dituntut karena diduga bertanggungjawab atas kasus genocida yang dialami etnis Rohingya tahun lalu dan lebih dari itu, Ketua Divisi HAM PBB Zeid Ra’ad al Hussein meminta agar pemimpin de fakto Myanmar yang juga penyandang hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi mundur.
Rezim Myanmar sendiri menampik tudingan adanya kasus genocida dan pelanggaran HAM di negerinya, sebaliknya bedasarkan laporan PBB, ada dugaan telah terjadi pemusnahan etnis Rohingya oleh aparat keamanan Myanmar pada 2017 yang melibatkan sejumlah komandan militer.
Sekitar 3.000 etnis Rohingya dibantai dalam aksi balas dendam aparat keamanan Myanmar atas serangan terhadap 30 pos polisi di wilayah Rakhine pada Agustus 2017 oleh kelompok militan Rohingya.
Saat ini terdapat sekitar 700.000 etnis Rohingya di kamp penampungan Cox Bazar di Bangladesh yang berbatasan dengan negara bagian Rakhine di Myanmar. Rezim Myanmar walau sepakat menandatangani perjanjian bagi pemulangan bertahap pengungsi tersebut, bertindak setengah hati karena sampai kini belum tercatat jumlah signifikan, kecuali segelintir pengungsi untuk tujuan publikasi.
Marty menyarankan agar ASEAN menggunakan mekanisme solusi ASEAN yang berlaku bagi penyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya, tidak hanya untuk Myanmar atau Indonesia, tetapi untuk seluruh negara anggota.
Mantan Menlu RI itu juga menyatakan keyakinannya, ASEAN bisa menemukan solusi isu Rohingya, mengingat selama lima dekade keberadaannya, ASEAN telah teruji mampu melakukannya termasuk menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja pada 2011.
ASEAN, terutama RI yang berpenduduk mayoritas muslim, memang perlu lebih proaktif ikut menyelamatkan etnis minoritas Rohingya dari aksi genosida rezim junta militer Myanmar.
