PERSIAPAN Indonesia, tuan rumah Asian Games 2018 cukup mencemaskan, mengingat helat akbar olahraga itu selain menjadi ajang bagi atlit nasional menerah prestasi, martabat dan reputasi bangsa dan negara juga dipertaruhkan terkait sukses atau tidaknya penyelenggaraan.
Pada rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla Kamis (2/3), terungkap sejumlah persoalan menyangkut penyelenggaraan Asian Games 2018 khususnya mengenai pendanaan dan pembangunan sejumlah venue atau arena pertandingan.
Mengenai pendanaan, dari jumlah yang dibutuhkan sebesar Rp8,7 triliun, baru akan segera dicairkan sebanyak Rp500 milyar, padahal sebagian pembayaran terhadap para pemasok, vendor dan penyedia jasa harus segera dilakukan.
Ditaksir, untuk persiapan pada 2017 saja diperlukan dana sekitar Rp2,3 triliun, hampir seluruhnya diharapkan bersumber dari pemerintah.
Menurut Jubir Panitia Penyelenggara Indonesia (Inasgoc) Harry Warganegara, pihaknya paling tidak harus segera membayar uang muka bagi penyedia sistem informasi sekitar Rp526,3 milyar, prasarana media center dan broadcasting Rp284,3 milyar, opening dan closing ceremony Rp262,5 milyar dan uji coba yang diikuti sekitar 10 sampai 15 negara sekitar Rp409,5 milyar .
Sementara Sesmen Kemenpora Gatot Dewabroto berkilah, tidak ada persoalan dengan pendanaan yang akan dicairkan bertahap. “Tinggal tunggu waktu saja. Paling tidak dana yang Rp500 milyar akan cair dalam beberapa hari lagi, “ katanya meyakinkan.
Panitia lokal (Inasgoc) juga belum memastikan sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pesta olahraga akbar antarnegara di kawasan Asia itu yang sejauh ini harus mengandalkan anggaran dari pemerintah.
Venue terpisah
Itu baru persoalan dana. Selain lokasi penyelenggaraan event-event utama yang terpisah di Jakarta dan Palembang, ada cabang olahraga lain yang diselenggarakan di lokasi lainnya lagi seperti selancar di Pelabuhan Ratu dan rugbi di Kuningan (keduanya di Jabar) , sedangkan pertandingan BMX di Lubuk Linggau Sumsel.
Kemacetan arus lalu-lintas kronis di ibukota juga menjadi persoalan tersendiri mengingat para atlit harus menghabiskan waktu sekitar 40 sampai 50 menit dari perkampungan atlit di kawasan Kemayoran menuju arena pertandingan di kompleks olahraga Senayan.
Jadwal pertandingan yang kekat akan membuat atlit kelelahan jika harus ulang-alik dari perkampungan atlit menuju venue.
Jumlah nomor pertandingan dan medali yang akan diperebutkan, menurut Wakil Direktur Olahraga Inasgoc Lukman Niode, juga masih menjadi perdebatan. Pada Asian Games 2018 akan dipertandingkan 42 cabang olahraga terdiri dari 59 disiplin dengan 493 nomor pertandingan untuk memperebutkan masing-masing 1.411 medali emas dan perak dan 1.760 perunggu.
Wapres Jusuf Kalla sendiri mengingatkan, Indonesia sebagai tuan rumah ingin menggapai empat sukses di event Asian Games 2018 yakni sukses sebagai penyelenggara, sukses prestasi atlit-atlit nasional, sukses mengambil manfaat ekonomi dan suskses pasca helat (tidak ada penyelenggara terlibat korupsi –red).
Sayanganya, belum apa-apa, Sekjen Komite Olahraga Indonesia (KOI) Dody Iswandi, Bendahara Umum Anjas Rivai dan seorang lainnya, Agus Ikhram telah ditersangkakan oleh polisi karena diduga menilap dana kegiatan sosialisasi Asian Games 2018 di kota Serang, Medan, Palembang, Makassar dan Balikpapan.
Memang menyelenggarakan helat seperti Asian Games tidak lah mudah , sarat dengan persoalan, semua hal harus dikelola secara cermat dan detil dengan garis komando yang jelas dan profesionalitas tinggi pula .
Misalnya dari hal-hal kecil, merespons keluhan peserta atau ofisial mengenai penginapan, menu makanan, ketepatan jadwal kendaraan antar-jemput, belum lagi mengelola persoalan-persoalan teknis menyangkut kegiatan olahraga itu sendiri. Dituntut pula, idealisme segenap jajaran penyelenggara, agar tidak tergoda iming-iming korupsi.
Masih ada waktu sekitar satu setengah tahun lagi menjelang hari “H” event Asian Games pada Agustus 2018 nanti. Semua pihak yang terlibat hendaknya menghindari sikap “business as usual” karena di ajang penyelenggaraan Asian Games ini, martabat dan reputasi bangsa dan negara Indonesia dipertaruhkan.
