PENARIKAN diri Rusia dari Kesepakatan Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam (Black Sea Green Initiative – BSGI) membuat negara pengekspor beras seperti India, Thailand dan Vietnam lebih mementingkan ketahanan pangan di dalam negeri masing-masing.
Akibatnya, pasokan beras impor Indonesia bakal mengalami tekanan, apalagi di tengah ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini sehingga produksi beras nasional pun diprediksi turun.
Rusia (20/7) kembali menangguhkan keikutsertaannya dalam program BSGI yang sebelumnya membuat ekspor gandum Ukraina bisa diangkut dengan kapal-kapal melalui Laut Hitam.
Keputusan itu, menurut sejumlah media Barat, diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin yang berang atas serangan kedua kalinya terhadap jembatan strategis Kerch (17/7), penghubung wilayah Rusia dengan Krimea yang dicaploknya dari Ukraina pada 2014.
Pihak Kremlin sendiri membantahnya dan menyebutkan, keputusan Rusia keluar dari kesepakatan BSGI sudah lama dipertimbangkan, karena sejumlah butir kesepakatan, a.l pencabutan sanksi pengucilan Rusia dari sistem transaksi internasional (SWIFT) belum dipenuhi.
Sementara langkah India melarang impor beras setelah Rusia keluar dari kesepakatan BSGI, berisiko menekan pasokan pangan global, sehingga mau tidak mau, Indonesia sebagai konsumen beras terbesar dunia harus siap-siap mengantisipasinya.
Produksi padi Indonesia, terus turun sejak bberapa terakhir ini, dari 4,64 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada 2020, menjadi 54,41 juta ton pada 2021, sedangkan pada 2022 sebanyak 54,74 juta ton.
Menurut catatan BPS, Indonesia sepanjang 2022 mengimpor beras sebanyak 429.207 ton a.l dari India, Thailand dan Myanmar atau naik lima persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 407.747 Ton.
India, 40 persen ekspor dunia
Reuters melaporkan, India yang berkontribusi sebanyak 40 persen ekspor beras dunia, menghentikan ekspor beras jenis non-basmati dan beras patah-patah (broken rice) 20 Juli lalu akibat banjir serta kenaikan harga beras ritelnya hingga 11,5 persen setahun.
Total ekspor beras India yang pada 2022 mencapai sekitar 22 juta ton, turun menjadi sekitar 10 juta ton atau hampir separuhnya dan hanya jenis beras pratanak (preboiled) sebesar 7,5 juta ton yang ekspornya tidak dikurangi.
Kebijakan India mengurangi ekspor beras, menurut mantan Mentan Wakil Menteri Prtanian yang juga anggota Dewan Penasehat Perhimpunan Perekonomian Pertanian Indonesia (Perheppi) Bayu Krisnamurti, membuat perdagangan pangan global dalam tekanan.
Harga hasil biji-bijian terutama gandum berpotensi naik mengingat sebagian rantai pasoknya terputus karena Rusia menarik diri dari BSGI sehingga Ukraina sebagai salah satu produsen gandum tidak bisa mengeskpornya.
Sementara menurut Bayu, saat produksi beras mengalami surplus, India mengekspornya, mengambil dari stock penyangga yang sudah lama disimpan agar mutunya tidak terus turun.
“Harganya juga miring ketimbang rata-rata harga beras di pasar global, sehingga larangan ekspor oleh India mengejutkan pasar, “ ujarnya.
Ke depannya, lanjut Bayu, negara produsen beras lainnya seperti Thailand dan Vietnam kemungkinan juga akan mempriotitaskan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri.
“Ini yang perlu diantisipasi, “ kata Bayu menegaskan.
RI mendapat penghargaan dari Badan Pangan PBB (FAO) pada 1984 atas keberhasilannya dari negara pengimpor beras terbesar dunia menjadi swasembada .
Saat itu RI juga memberikan sumbangan 101.000 ton beras ke sejumlah negara Afrika yang memerlukannya dan keberhasilan mencapai swasembada beras menjadi icon kisah sukses rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto.
Namun Indonesia kembali mengimpor beras akibat berbagai tantangan untuk meningkatkan produksi, selain gangguan cuaca, konversi sawah untuk tujuan lain seperti kawasan permukiman atau industri serta jalan.
“Selayaknya ketahanan pangan terutama beras yang menjadi bahan pangan pokok atau kebutuhan strategis harus ditangani dengan baik, jika tidak, bisa jadi pemicu gejolak.
