BAB Sembarangan di Jakarta

Walikota Jaktim Muhammad Anwar mendeklarasikan 324 STBM di Jatinegara Kaum. Seperti partai saja dideklarasikan.

MASA iya sih, di Jakarta yang (masih) ibukota negara masih ada orang BAB sembarangan? Ya adalah….., faktanya Walikota Jaktim Muhammad Anwar sampai mengingatkan, “Jangan BAB sembarangan!” Hal itu dikatakannya saat mendeklarasikan STBM di Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulogadung Selasa kemarin. Hari itu Pak Wali mendeklarasikan 324 STBM, dengan tujuan agar masyarakat terbiasa hidup PHBS.

Pusing dan bingung kan, dengan akronim beruntun antara BAB, STBM dan PHBS. Jika narasinya deklarasi, jangan-jangan ada kaitannya dengan deklarasi partai atau deklarasi Capres. Tapi jika deklarasi partai atau Capres-Cawapres, kenapa pula dikaitkan dengan BAB? Dari 3 akronim di atas, publik pada umumnya memang baru akrab dengan BAB, yakni Buang Air Besar. Tapi yang benar saja, masak urusan politik kok ngurus soal BAB?

Ternyata oh ternyata, STBM itu kepanjangan dari Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, bukan Sarana Tenun Bukan Mesin. Adapun PHBS maksudnya adalah: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, bukan Peringatan Hari Buruh Sedunia. Keduanya bagian dari program Kementrian Kesehatan sejak tahun 2014. Tapi begitulah pejabat kita, paling gemar bikin akronim yang aneh-aneh, yang bikin bingung masyarakat karena belum terbiasa.

Antara STBM dan PHBS itu jika era Orde Baru dulu erat hubungannya dengan MCK (mandi cuci kakus) yang juga digalakkan di berbagai wilayah. Tapi intinya, baik MCK maupun STBM-PHBS itu bertujuan sama, untuk menjadikan masyarakat Indonesia sehat. Padahal jika rakyatnya sehat, Insya Allah negara menjadi kuat. Paling tidak kuat secara ekonomi karena APBN tak terkuras untuk merehabilitasi rakyatnya yang sakit-sakitan dan penyakitan. Bayangkan, tahun 2022 lalu BPJS-Kesehatan mengalami ketekoran sampai Rp12 triliun, dan ini ditomboki pakai APBN.

Agar rakyatnya tak sakit-sakitan dan penyakitan memang harus dimulai dari paling mendasar, yakni kebersihan keluarga dan lingkungan, yang kini dinarasikan menjadi STBM-PHBS tersebut. Ada orang bijak bilang, kebersihan dalam keluarga bisa dilihat dari toiletnya. Jika toiletnya di rumah bersih niscaya lingkungan sekitarnya juga bersih. Sebaliknya jika jamban dalam keluarga jorok dan bau pesing, biasanya lingkungan sekitarnya juga kotor.

Bagaimana dengan lingkungan Anda  di Jakarta dan khususnya di rumah?  Jika Walikota Jaktim sampai mengingatkan jangan BAB sembarangan, itu mengindikasikan bahwa di Jakarta yang hampir kehilangan status DKI-nya itu masih ada orang yang berperilaku jorok dalam keseharian. Ini bisa terjadi karena memang karakter sang penghuni, bisa juga karena keterbatasan ekonomi alias keluarga miskin.

Keterbatasan ekonomi masyarakat berbasis minimnya penghasilan, bila dikaitkan dengan STBM-PHBS bisa dilihat di sepanjang tepian kali Ciliwung. Ini setidaknya sampai Februari 2022, ketika Gubernur DKI-nya masih Anies Baswedan. Ketika beliaunya mengabaikan normalisasi kali Ciliwung yang menjadi kewajibannya.

Kala itu diberitakan, Yeni Rosita (37) warga Kebon Manggis Kecamatan Matraman, kejeblos toilet “helikopter” di tepian kali Ciliwung, saat BAB tengah malam. Toilet yang terbuat dari kayu itu tak mampu menyangga tubuhnya seberat 80 Kg. Ketika toiletnya ambrol, korban langsung kecebur kali Ciliwung sehingga ikut mengalir sampai jauh bak lagu Bengawan Solo-nya Gesang. Mayatnya ditemukan di pintu air Penjaringan, 10 Km dari TKP.

Ini mirip dengan kasus IMB pada kebakaran depo BBM Plumpang. Seandainya normalisasi kali Ciliwung peninggalan Ahok dilanjutkan, niscaya tak ada lagi toilet “helikopter” di kali Ciliwung. Itu artinya tak perlu ada orang mati sia-sia nyebur di sungai gara-gara toilet ambrol.

Ternyata WC ”helikopter” bukan hanya monopoli aliran kali Ciliwung. Di kali Sekretaris Jakbar dan kali Cipinang dan kali Sura wilayah Kampung Rambutan Kecamatan Ciracas Jaktim juga ombyokan. Yang di kali Sekretaris pernah jadi janji kampanye Anies saat Pilgub DKI 2017, tapi tak terwujud juga sampai ditagih masyarakat.

Paling konyol solusi yang diberikan Wagub Riza Patria kala itu, agar Camat dan Lurah cari donatur untuk membangun sanitasi sehat berbasis STBM tersebut. Kenapa harus ngemis-ngemis ke donatur segala? Masukkan ke APBD dong, ketimbang dana APBD dipakai untuk bikin sumur resapan yang ternyata unfaedah. (Cantrik Metaram).

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement