VIRAL di media tentang wakil-wakil rakyat di pusat mau pun daerah (DPR dan DPRD) sayangnya bukan terkait keterpihakan atau aksi-aksi heroik mereka membela atau memperjuangkan nasib konstituennya, tetapi isu-isu miring tentang mereka sendiri.
Isu teranyar dari Kota Tangerang, Prov. Banten tentang pungli penyaluran bansos dan anggaran pembelian baju bagi 50 anggota DPRD yang nilainya fantastis dan dianggap melukai hati rakyat yang sedang terhimpit kesulitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Bayangkan, anggaran pengadaan bahan baju yang pada tahun 2020 bernilai Rp312,5 juta, di tengah pandemi Covid-19, malah dinaikkan lebih dua kali lipat pada 2021 menjadi Rp675 juta, belum lagi ongkos jahit Rp600 juta sehingga totalnya menjadi Rp 1,275 miliar.
Bukan hanya nilainya yang fantastis, semula juga disebut-sebut penggunaan busana merk papan atas dunia Louis Vuitton dari negeri mode, Perancis walau kemudian dibantah.
“Di tengah pandemi Covid-19 kini tentu kami berharap Pemda memiliki “sense of crisis”, “ kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, M. Ardian saat dihubungi Kompas.com (10/8).
Menurut Bagian Pengadaan Pakaian Set. DPRD Kota Tangerang Hadi Sudibjo, bahan kain yang digunakan Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk sipil harian (PSH) dan Thomas Crown sipil lengkap (PSL). Ada lima stel pakaian untuk tiap anggota DPRD yang berjumlah 50 orang.
Sedangkan Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengaku tidak mengetahui pemilihan merek bahan pakaian untuk anggotanya dan menyebutkan rencana pengadaannya dibatalkan setelah menerima masukan dan kritikan dari sana-sini.
Ributkan Uang Jalan
Sementara itu, viral di medsos lainnya terkait video menayangkan anggota DPRD Bungo, Prov. Jambi, protes karena uang perjalanan dinas mereka selama tiga bulan tak kunjung cair.
“Kami tidak akan hadir kalau (uang) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) belum cair besok pagi. SPPD cair, (baru) kami akan hadir. Pimpinan harus memperhatikan ini,” ujar salah satu anggota dewan yang diamini rekan-rekan mereka.
Salah satu anggota DPRD Bungo, Syaiful Acik Bilal membenarkan sosok yang ada di video tersebut adalah rekan-rekannya sesam anggota DPRD kabupaten tersebut.
Menurut dia, yang video yang ditayangkan tersebut rekaman lama yang disebar mereka karena sampai kini uang SPPD belum dicairkan oleh pemda setempat. “Pemda telah menyepelekan dewan, “ ujarnya.
Di tingkat pusat (DPR-RI) di tengah pandemi juga muncul isu-isu miring seperti pengadaan plat nomor khusus bagi ketua dan anggotanya, program vaksinasi khusus bersama keluarga, usulan ruang ICU dan ruang Isolasi khusus bagi anggota yang terpapar Covid-19.
Keistmewaan atau privilege semacam itu mereka dapatkan atau mereka usulkan di tengah kesulitan yang dialami mayoritas warga di tengah pandemi dan minimnya kinerja legislasi atau pembuatan UU.
Sebagai contoh, di DPR-RI, dari 50 RUU yang masuk program prolegnas tahun 2020, hanya 13 RUU yang dihasilkan menjadi UU, itu pun sebagian terkait ratifikasi perjanjian, bukan usulan inisiatif DPR.
Sangat miris, jika para wakil rakyat itu yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, malah harus terus diawasi oleh publik agar tidak melakukan penyimpangan atau berbuat semaunya.
Lunturnya kredibilitas dewan di mata rakyat juga bisa dipahami mengingat sejak 2004, tercatat 274 anggota DPR dan DPRD yang menjadi pesakitan atau dicokok KPK!
