NEW DELHI—Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkritik Nepal yang memaksakan prosedur kepabeanan dan pajak terhadap barang-barang bantuan kemanusiaan. Birokrasi itu telah menghambat pengiriman bantuan untuk ribuan korban gempa yang masih sangat membutuhkan.
John Ging, Direktur Operasi PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) mengatakan, ketika ia menghargai upaya pemerintah Nepal untuk mempercepat pengiriman bantuan, birokrasi di bandara justru menghambat.
“Pemerintah Nepal sudah benar ketika mengalihkan fokus untuk rekonstruksi dan pemulihan jangka panjang. Namun, upaya ini jangan sampai mengorbankan keluarga yang masih memerlukan bantuan,” kata Ging sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, Jumat (10/7/2015).
Ging menambahkan, banyak material penting yang dibutuhkan korban di pengungsian yang tertahan di bandara Kathmandu dan wilayah perbatasan India karena birokrasi. “Hal ini menunda bantuan untuk 100 ribu keluarga yang membutuhkan, terlebih musim hujan sudah mulai,” tambahnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Keuangan Nepal Ram Sharan Pudasaini mengatakan, pihaknya mengakui telah memberlakukan prosedur kepabeanan sejak 22 Juni lalu.
“Kita tidak bisa membuat bantuan bebas pajak sepanjang waktu, ” ujar Pudasaini kepada Thomson dari Reuters Foundation.
