BANGKOK, salah satu kota destinasi wisata kesohor di dunia hari-hari terakhir ini diramaikan dengan aksi-aksi unjukrasa massa menentang pemerintahan PM Prayuth Chan-ocha dan Raja Maha Vajiralongkorn.
Puluhan ribu massa yang mendesak agar PM Prayuth lengser tidak surut walau pemerintah, Jumat lalu (16/10) mengeluarkan dekrit memuat larangan perkumpulan atau pertemuan dihadiri lebih empat orang selama sebulan.
Polisi dipersenjatai gas air mata dan water kanon berisi cairan kimia berwarna guna menandai pelaku unjukrasa sehingga mudah diciduk berupaya membubarkan aksi-aksi yang digelar a.l. di Distrik Wongwian Yai, seberang Sungai Chao Phraya dan Distrik Let Phrao Bangkok, Sabtu (17/10).
Prayuth yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2014 menolak tudingan massa bahwa ia melakukan rekayasa sehingga memenangkan pemilu 2019 dan bersumpah, tidak akan lengser karena merasa tidak melakukan kesalahan apa pun.
Para pendemo juga menuntut agar pemerintah mencabut hukum Lese Majeste yang pasal-pasalnya memuat larangan mengkritik atau menghina sang raja.
Massa menuntut agar Raja Vajiralongkorn melepaskan pengelolaan aset negara bernilai puluhan milyar dollar AS dari kendali pribadinya sehingga menempatkan dirinya sebagai raja terkaya di dunia.
Raja Vajiralongkorn yang tiga kali menikah dan memiliki tujuh anak dikecam karena gaya hidupnya bermewah-mewah, di tengah pandemi Covid-19 ini, lebih sering menghabiskan waktu di rumah mewahnya di kota Lake Starnberg, Jerman bersama 20 selirnya. Ia dilantik pada 2019, tiga tahun setelah ayahandanya, Raja Bhumibol Aduljadej wafat.
Biarlah persoalan internal di negeri gajah itu diselesaikan baik-baik antara raja, pemerintah dan rakyatnya, karena yang lebih penting bagi Indonesia, pelajaran yang bisa ditarik dari aksi-aksi demo di sana.
Aksi-aksi unjukrasa di Thailand biasanya berlangsung tertib, tidak ada perusakan atau pembakaran, apalagi penjarahan, paling-paling bentrok dengan aparat, tidak seperti aksi-aksi menentang UU Cipta Kerja yang digelar di sini berbagai kota 6 – 8 Oktober lalu.
Massa berkumpul di sekitar stasiun yang ditutup selama aksi unjukrasa berlangsung, sementara para pedagang asongan yang menjajakan makanan, minuman, kaos dan souvenir tetap melakukan usahanya, tak terusik di tengah kerumunan massa.
Turis asing bebas lalu lalang, selfi, bahkan ada yang meminta tolong dari pengunjukrasa untuk memotretkan, sebagian lagi dengan santai menyaksikan jalannya demo dan peserta yang meneriakkan yel-yelnya.
Bandingkan dengan unjukrasa massa menolak UU Cipta Karya, 8 Okt. lalu. Dari peserta yang semula para pekerja dan mahasiswa, masuk lagi berbagai elemen bangsa dengan agenda dan tujuan berbeda-beda.
Barisan sakit hati, kelompok yang ingin menggoyang pemerintahan Presiden Jokowi, sekedar bikin rusuh, ada juga anak-anak di bawah usia yang cuma ikut-ikutan, preman dan pelaku kriminal dan berbagai kepentingan lainnya diduga semua menyatu. Banyak diantara peserta yang tak paham apa yang mereka tuntut.
Hasilnya, di wilayah DKI Jakarta saja 50-an halte bus Trans Jakarta dibakar atau dirusak massa yang beringas sehingga mengakibatkan kerugian puluhan milyar rupiah, begitu pula di sejumlah kota, terjadi perusakan terhadap sarana dan prasarana umum, bangunan dan kendaraan milik warga, kekerasan terhadap aparat dan sebaliknya.
Adab dan etika berperilaku saat berunjuk rasa atau di tengah kerumuman massa untuk tema apa pun, agaknya perlu ditanamkan di bangku sekolah sejak dini, ormas dan parpol, lingkungan kerja serta keluarga.
Jika tidak, kekerasan, perusakan dan aksi-aksi anarkistis lainnya yang berlangsung di tengah unjuk rasa dan kerumunan massa selain merugikan semua, juga memunculkan stigma negatif bagi citra bangsa.
