Belajar Menata PKL dari Kota Pontianak

0
157
Pemerintah Kota Pontianak bina PKL dengan memberi kartu identitas. Foto: humas Pemko Pontianak

PONTIANAK (KBK) – Langkah yang sangat manusiawi dilakukan oleh Pemerintah Pontianak terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Pontianak.

Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM setempat, pemerintah tidak melakukan penggusuran apalagi menuduhnya menjadi biang kemacetan dan ketidakteraturan. Mereka diberikan kartu identitas.

Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak, Haryadi di Pontianak, Senin (4/4/2016) kepada media mengatakan, dengan memberi mereka identitas, kita lebih gampang membina dan mengarahkan serta memberi sanksi apabila melanggar.

“Kami juga melakukan pendataan secara resmi kepada para PKL, serta memberikan kemudahan kepada 284 PKL agar bisa mendapatkan pinjaman modal dari Bank Pasar,” kata Haryadi.

Ia menjelaskan, pembagian kartu identitas bagi PKL yang ada di Kota Pontianak dilakukan secara bertahap.

“Dari yang kami lakukan pendataan, tercatat sekitar 1.240 PKL yang ada di Kota Pontianak,” ungkapnya.

Sementara fungsi kartu PKL tersebut, menurut dia, selain menjadi identitas resmi pedagang yang terdata oleh Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak, juga dapat digunakan sebagai syarat dalam mendapatkan pinjaman modal dari Bank Pasar.

“Kartu identitas tersebut hanya berlaku selama satu tahun, untuk selanjutnya pedagang harus melaporkan diri untuk melakukan pembaharuan data kepemilikan,” katanya seperti dikutip KBK dari Antara.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, pedagang hanya dikenakan retribusi yakni sebesar Rp5 ribu/hari, yang ditarik oleh petugas saat pedagang menggelar dagangannya saja. Sementara dirinya menegaskan setelah mendapatkan kartu tersebut, bukan berarti pedagang dapat berjualan diluar ketentuan.

Advertisement div class="td-visible-desktop">