IRONIS memang, pada saat bencana gempa dan tsunami menerjang kota Palu, Kab. Donggala dan Kab. Sigi akhir Jumat pekan lalu (28/9), respons segenap jajaran Pemda termasuk Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola amat minim.
“Kemana jajaran kantor gubernur dan kantor walikota?”, tanya Wapres Jusuf Kalla saat memberikan pembekalan pada 88 birokrat pemegang dan calon pemegang jabatan pimpinan madya peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan ke-38 dan ke-40 di Jakarta, Senin.
Wapres mengungkapkan, saat meninjau penanganan bencana di kota Palu, Minggu lalu (7/10) ia menyaksikan sendiri, tentara lah yang memegang kendali pendistibusian bantuan yang seluruhnya disalurkan melalui satgas yang dibentuk Korem setempat.
“Mungkin saja ada aparat sipil negara (ASN) yang menjadi korban, tetapi apa apun alasannya di saat-saat kritis dan diperlukan kehadirannya, pemerintah daerah harus terus berfungsi, “ ujar Jusuf Kalla.
Justeru saat banyak orang mengalami trauma, pemda terutama pemimpinnya, harus hadir dan berada di tengah-tengah warga yang terkena musibah, karena jika tidak, trauma yang dialami mereka semakin parah
Akibat tidak berfungsinya pemda, lanjut Jusuf Kalla, semuanya harus didatangkan dari Jakarta, termasuk petugas penjual BBM pun didatangkan dari daerah lain, sementara pemda baru melaksanakan apel sepekan kemudian (8/10).
Pada apel pertama pasca bencana di halaman Kantor Gubernur di Palu, Senin (8/10) hanya sebagian ASN yang hadir, misalnya hanya 42 dari 200 pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, begitu pula pegawai dari lingkungan Sekretariat Gubernur hanya sebagian kecil yang ikut apel.
Minimnya respons pemda saat terjadi bencana, menurut Jusuf Kalla, juga tidak hanya terjadi dalam tragedi bencana di Sulteng saja, tetapi juga di sejumlah lokasi lainnya sepert saat tsunami Aceh, Desember 2004.
“Manajemen krisis pemda tidak muncul. Ini pembelajaran yang baik terkait kepemimpinan dalam situasi normal dan darurat, “ tuturnya.
Kritik terkait sikap pasif yang ditunjukkan Gubernur Sulteng Longki Jonggala yang juga menjabat Ketua Partai Gerindra Sulteng dalam penanganan bencana juga dilontarkan oleh Tenaga Ahli Utama Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin.
Gubernur Absen
Ngabalin menyoroti Longki yang tak hadir di tengah masyarakat saat mereka sangat membutuhkan kehadirannya dan menunjukkan rekaman video menayangkan masyarakat yang mengeluh, meminta gubernur Sulteng dan wali kota Palu hadir.
Sepantasnya, para kepala daerah turun ke masyarakat dan memberikan motivasi agar mereka siap dan tangguh menghadapi bencana.
“Ini bukan bercanda. Palu menjadi kota mati. Kenapa penduduknya pada eksodus besar-besaran? Karena mereka tidak mendapat kepastian dari kepala daerahnya,” tutur Ngabalin.
Mirisnya lagi, Longki yang dikritik karena pasif dan tidak hadir di tengah rakyat yang terkena bencana, malah dibela oleh partainya, seperti dilakukan oleh anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade yang malah balik menuding, kehadiran Presiden Jokowi ke lokasi bencana hanyalah pencitraan.
Sementara Wakil Walikota Palu Pasha Ungu yang juga banyak mendapatkan tudingan miring tentang kinerjanya dalam penanganan bencana, mengemukakan bahwa begitu terjadi gempa, ia langsung berkumpul di kantor walikota untuk mengoordinasikan penanganannya.
Namun ia mengakui, pemkot Palu memang tidak siap menghadapi gempa yang datang secara tiba-tiba disusul tsunami dan likuifaksi atau munculnya lumpur yang menelan ribuan rumah di area permukiman.
Dari bencana demi bencana menyambangi, selayaknya banyak pelajaran yang bisa ditarik, terutama tindakan mitigasi agar semua pihak menyiapkan diri gar risiko bencana,baik nyawa mau pun harta benda bisa dikurangi.
Faktanya, jajaran pemda tidak diberi pembekalan, terkait kewajiban yang harus mereka lakukan, juga sanksi jika mereka tidak perform, sementara anggaran untuk pengurangan risiko bencana juga minim, di setiap daerah rata-rata 0,1 persen dari APBD.
Jadi apa yang bisa diharapkan dari mereka?
