UPAYA mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di tanah air melalui opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saling berkejaran waktu dengan potensi terjadinya outbreak atau puncak pandemi.
Jika social distancing dan upaya percepatan pemeriksaan specimen secara massal tidak berjalan secara efektif atau gagal, dicemaskan akan terjadi outbreak wabah Covid-19 dengan prediksi korban bisa sampai puluhan ribu orang akhir April atau Mei.
Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memilih opsi pembrlakuan PSBB mengacu pada UU No. 6, 2018 tentang kekarantinaan kesehatan diperkuat Keppres No. 11 dan PP No. 21 tahun 2020.
Lockdown atau isolasi total yang diteriakkan oleh sejumlah politisi dikesampingkan, karena dikhawatirkan malah akan memicu masalah ekonomi, sosial dan politik, juga berkaca dari kegagalan sejumlah negara seperti AS, Itali dan Spanyol.
Pemberlakuan lockdown seperti dilakukan Itali dan Spanyol ternyata malah menjadi bumerang yang memicu terjadinya lonjakan jumlah korban terinfeksi Covid-19 termasuk yang meninggal.
Saat awal pemberlakuan lockdown (9/3), angka korban yang meninggal di Italia baru 463 orang, melonjak menjadi 15.867 orang sampai (5/4), begitu pula Spanyol dari 831 korban meninggal (12/3) menjadi 12.641 orang (5/4).
Negara-negara maju anggota Uni Eropa lainnya seperti Inggeris, Jerman dan Perancis, juga AS juga bernasib hampir sama, mengalami lonjakan jumlah korban Covid-19. Sampai (5/4) yang meninggal di Perancis (8.078), Inggeris (4.394) dan AS yang memberlakukan parsial lockdown (9.646).
Lebih ironis lagi India, negeri dengan 1,3 milyar penduduk, terpaksa mengurungkan lockdown (14/3) karena kerusuhan dan kepanian terutama di kalangan warga miskin.
Keteguhan Jokowi menghindari lockdown agaknya sudah tepat mengingat keterbatasan dana guna menyediakan pangan bagi jutaan warga miskin, rendahnya disiplin, luas wilayah, keterbatasan fasilitas kesehatan dan juga kesungguhan dan kesiapan kepala daerah yang beragam.
Kendala Menghadang
Namun pemberlakuan PSBB juga bukan tanpa kendala, terutama untuk melakuan percepatan pemeriksaan specimen, baik melalui rapid test maupun polymerase chain reaction (PCR).
Di Indonesia sampai (6/4), baru 9.712 orang yang sudah dites Covid-19 atau 36 dari sejuta penduduk.
Bandingkan dengan AS ang sudah memeriksa 1.772.369 orang (5.355 per 1 juta penduduk), Jerman (918.460) atau 10.952/1 juta penduduk, Italia (691.461) atau 11.436/1 juta penduduk dan Korsel (461.233) atau 8.996/per 1 juta penduduk.
Pemerintah telah berupaya mendatangkan alat-alat rapid test dan PCR, membangun RS-RS Â khusus pasien Covid-19 yakni Wisma Atlit di Jakarta ,RS khusus di P. Galang serta menyiapkan 136 RS di sejumlah daerah.
Namun jumlah alat pengetesan dan fasilitas kesehatan dicemaskan tetap timpang menghadapi potensi outbreak wabah dengan puluhan ribu pasien, belum lagi kelangkaan tenaga medis, bahkan 12 dokter sudah gugur menjadi martir.
Seruan bagi perantau untuk tetap tinggal di perantauan, tidak mudik juga dilematis, terutama yang tidak mampu membayar sewa kamar atau rumah karena penghasilan hariannya terpangkas atau tandas akibat kelesuan ekonomi di tengah wabah Covid-19.
Di tengah sejumlah kendala yang menghadang PSBB termasuk social distancing, seruan untuk tidak mudik dan pemberian bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS), outbreak Covid-19 sudah di hadapan mata.
Untuk itu, selain dituntut keseriusan segenap komponen pemerintah dan pemda, dihrapkan pula peran pengusaha untuk proaktif melakukan kegiatan filantropis untuk meringankan beban warga.
Last but not least, dituntut pula disiplin dan kepatuhan warga untuk mematuhi seruan dan mengindahkan larangan pemerintah serta menerapkan pola hidup sehat
Ingat, upaya anda untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, juga memberikan andil untuk menyelamatkan seluruh umat manusia.
