WABAH Covid-19 belum ada tanda-tanda berakhir, sejak unjuk gigi di Indonesia awal Maret lalu, hingga kini sudah berhasil meluluh-lantakkan perekonomian Indonesia. Angka kemiskinan pun naik hingga 8,5 juta. Maka ketimbang pusing, Banggar DPR minta Bank Indonesia cetak saja uang Rp 600 triliun dan dibagikan ke rakyat. Selesai.
Hari-hari menuju Lebaran 1441 H sudah semakin dekat. Tapi rakyat di kota rantauan banyak yang gundah gulana. Mau mudik dilarang pemerintah, tidak mudik di Jakarta atau Surabaya makan apa? Sedangkan mau pulang kampung atau mudik juga dilarang.
Bertahan di Jakarta, mengharapkan bantuan siapa? Pemda DKI sendiri sudah angkat tangan, karena anggaran untuk Corona sudah habis. Setidaknya ini menurut Menkeu Sri Mulyani, sebab Gubernur Anies sudah lempar anduk, dan menyerahkan ke pemerintah pusat untuk melanjutkan Bansos bagi warga DKI.
Pemerintah memang sudah menganggarkan Rp 405 triliun untuk penanggulangan Covid-19. Ketika belum ketahuan kapan pastinya wabah Corona ”the end”, kira-kira dana sebanyak itu cukup nggak. Semoga saja Pemda yang “lempar anduk” dana Bansos, cukup hanya DKI Jakarta saja.
Bahaya lain juga mengancam. Corona bukan saja menyebabkan beratus-ratus jiwa di Indonesia tercabut, dan jutaan warga negara menjadi miskin karenanya. Menurut SMERU Research, sampai akhir April lalu 8.5 juta warga miskin baru telah hadir di Indonesia.
Tahun 2011 di masa pemerintahan Presiden SBY, angka kemiskinan itu mencapai 12,4 persen dari jumlah penduduknya saat itu sebanyak 245,1 juta jiwa. Lambat laun terus berkurang. Pada pemerintahan Jokowi, dari awalnya 25,14 juta orang miskin, pada Maret 2019, menjadi 24,79 juta orang pada September 2019. Sehingga saat itu, angka kemiskinan sudah mencapai 9,22 persen.
Tapi gara-gara pandemi Corona, semua jadi berantakan. SMERU Research mencatat dalam skenario terkecil, angka kemiskinan pada Maret 2020 naik menjadi 9,7 persen atau bertambah 1,3 juta jiwa. Tapi dalam skenario terberat, angka kemiskinan di Indonesia pada bulan tersebut diproyeksi naik hingga 12,4 persen. Jumlah penduduk miskin di seantero negeri pun bertambah menjadi 33,24 juta orang, bertambah 8,5 juta orang miskin baru. Dengan posisi angka kemiskian 12,4 persen, berarti selama 9 tahun usaha pemeritah dari tahun 2011 hingga 2020 sia-sia belaka.
Siapapun presidennya, selalu bercita-cita untuk memerangi kemiskian di negeri ini. Tapi dalam prakteknya, bikin rakyat tidak miskin itu bukan perkara gampang. Yang selalu terjadi, justru para wakil rakyat di Senayan dan DPRD lah yang kaya duluan. Tjahjo Kumolo pernah mengakui, saat jadi anggota DPR gajinya sebulan Rp 267 juta.
Bayangkan, rakyat yang diwakilinya masih banyak yang penghasilannya Rp 2,67 juta sebulan. Mending yang jadi buruh pabrik, berkat demo tiap 1 Mei upahnya tiap bulan Rp 4,250.000,- (UMP 2020). Cuma ya itu tadi, harus siap diomeli rakyat karena bikin macet jalanan.
Rupanya DPR khawatir juga, bisa-bisa pemerintah kuwalahan menanggulangi Covid-19, karena terbatasnya dana. Makanya Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah menyarankan, agar BI mencetak saja uang kartal Rp 600 triliun, buat menolong mereka yang terdampak Covid-19. Omong kosyong bila mengakibatkan inflasi sampai 60-70 persen. Jika inflasi itu ada, kata Ketua Banggar DPR itu, “Paling-paling 5-6 persen, semua ada hitungannya kok.”
Tak semudah itu Cak Lontong, eh Banggar DPR. Setiap mencetak uang baru, kan uang kartal yang sudah lama beredar minimal 5 tahun harus ditarik. Sedangkan sekarang ini masih banyak uang seri baru yang baru beredar. Maka jika dipaksakan cetak uang lagi sampai Rp 600 triliun, inflasi akan segera mengintai.
Jangan-jangan itu sekedar jebakan batman, agar pemerintah terperangkap dalam kesulitan. Belajar dari Zimbabwe negara di Afrika, terlalu getol mencetak uang baru, sejak tahu 2009 negara itu terjepit hiper inflasi. Bagaimana mungkin, untuk membeli sepotong kue saja rakyat harus menyiapkan uangRp 600 juta.
Maka Gubernur BI Perry Wardjio dan Menkeu Sri Mulyani, menganggap angin lalu omongan Banggar DPR itu. DPR sendiri dipesen UU Rededominasi untuk menyederhanakan nominal uang rupiah hilang 3 nolnya, sampai sekarang belum masuk ke Prolegnas. (Cantrik Metaram)
