WASHINGTON- BNPB dan FEMA (Federal Emergency Management Agency) sepakat meningkatkan kerjasama penanggulangan bencana.
Kepala BNPB, Willem Rampangilei, dan Deputi Administrator FEMA, Timothy Manning, menyepakati beberapa hal terkait penanggulangan bencana seusai pertemuan antar delegasi BNPB dan FEMA di Kantor FEMA, Washington DC Rabu (30/3) siang waktu setempat.
Seperti siaran Pers yang diperoleh KBK, Rabu Malam (30/3) , kerjasama yang disepakati diantaranya peningkatan kapasitas melalui pertukaran pakar dan praktisi penanggulangan bencana, sistem monitoring bencana, pelatihan, dan saling tukar pengalaman.
Willem mengatakan, BNPB dan FEMA memiliki peran hampir sama, yakni bertanggung jawab mengkoordinasikan upaya bantuan pemerintah secara luas dalam penanggulangan bencana. FEMA memiliki kewenangan untuk mendorong negara bagian dan daerah untuk mengembangkan rencana kesiapsiagaan bencana yang komprehensif, mempersiapkan koordinasi antar pemerintah yang lebih baik dalam menghadapi bencana, mendorong penggunaan asuransi, dan memberikan program bantuan federal untuk kerugian akibat bencana.
Pada tanggal 1 Maret 2003, FEMA menjadi bagian dari AS Department of Homeland Security (DHS). Bahkan FEMA diberi tanggung jawab untuk membantu memastikan bahwa masyarakat dilatih dan siap untuk menghadapi senjata pemusnah massal.
Pada 4 Oktober 2006, pasca badai Katrina, Presiden George W. Bush menandatangani Reformasi UU Darurat, dimana reorganisasi FEMA dan kesiapan yang lebih kuat untuk FEMA.
BNPB yang dibentuk Pemerintah Indonesia sejak tahun 2008 dengan jumlah personil sekitar 500 personil saat ini di BNPB dan didukung sekitar 500 BPBD di daerah tentu mempunyai sistem dan menajemen yang khas sesuai kondisi ke-Indonesia-an. Ancaman bencana di Indonesia lebih rumit dan komplek dibandingkan dengan di Amerika.
FEMA mengakui dalam berbagai penanganan bencana di Indonesia cukup berhasil seperti penanganan tsunami Aceh, erupsi Gunung Merapi, gempa Sumatera Barat dan lainnya yang dapat menjadi model bagi negara-negara lain.
