KOMUNISME yang menjadi ideologi negara saat Republik Ceko yang saat masih bergabung dengan Slowakia di bawah kejayaan Uni Soviet di era Perang Dingin kni dilarang.
Deutsche Welle Indonesia (02/8) menuturkan, pasca Velvet Revolution atau Revolusi Beludru pada November 1989, penduduk Ceko menuntut pemberangusan komunisme di dalam negeri.
Tuntutan itu kini menjadi kenyataan. Pada pertengahan Juli lalu, Presiden Petr Pavel menandatangani amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ceko yang secara jelas menyamakan nazisme dan komunisme di Republik Ceko.
Perubahan UU ini yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2026 UU diinisiasi oleh gerakan November dipimpin oleh bekas tokoh mahasiswa pada masa Revolusi Beludru yang kemudian menjadi senator, Martin Mejstrik.
Para sejarawan Institut Ceko untuk Studi Rezim Totaliter (USTR) turut bergabung dalam penggarapan RUU ini. Pada akhir Mei 2025, RUU tersebut telah disahkan oleh kelompok kerja parlemen serta politisi koalisi pemerintahan pro-Eropa dipimpin oleh PM Petr Fiala.
“Siapa pun yang mendirikan, mendukung, atau menyebarkan gerakan nasionalis-komunis atau gerakan lain yang terbukti bertujuan untuk menekan hak dan kebebasan manusia, atau menyebarkan kebencian rasial, etnis, nasional, agama, atau kelas, atau kebencian terhadap kelompok orang lain, akan dihukum dengan penahanan selama satu hingga lima tahun,” demikian bunyi baru Pasal 403 KUHP Republik Ceko.
“Tujuan rancangan UU tersebut adalah untuk menghilangkan perbedaan yang tidak adil antara dua ideologi totaliter pelaku kriminal di abad ke-20,” jelas Kamil Nedvedicky, Wakil Direktur USTR, pada akhir Mei lalu.
Matikan HAK Dasar
Nazisme dan komunisme, menurut Nedvedicky, secara jelas bertujuan untuk memberangus hak dan kebebasan dasar, sehingga masuk akal dan adil jika hukum pidana Ceko secara secara jelas mengatur hal ini.
“Ini bukan soal ideologi, melainkan perlindungan negara hukum demokratis,” lanjutnya. Meski berukuran kecil, Partai Komunis Bohemia dan Moravia (KSCM) sukses bertahan lebih dari tiga dekade di negara berpenduduk sepuluh juta orang tersebut.
Bahkan dari pemilu parlemen terakhir yang dilangsungkan empat tahun lalu, KSCM tidak hanya berhasil memperoleh kursi, tetapi juga menduduki sejumlah posisi wakil ketua di parlemen.
KSCM bersama beberapa partai-partai kecil lain membentuk koalisi Stacilo! dalam Parlemen Eropa 2024 lalu.
Sebagian besar jajak pendapat saat ini menunjukkan bahwa Stacilo! akan melampaui batas lima persen dalam pemilihan umum Ceko di bulan Oktober 2025.
Figur sentral partal ANO dalam berkompetisi pada pemilu Ceko mendatang yang juga mantan Perdana Menteri Ceko Andrej Babis menyatakan bahwa ia tidak menganggap koalisi Stacilo! berideologi komunis dan tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai-partai tersebut.
Berpotensi pembubaran KSCM
Upaya membungkam oposisi UU baru ini berpotensi melarang KSCM, seperti yang terjadi pada Partai Buruh Ceko yang dibubarkan pada 2010 karena terkait dengan ideologi nasionalis-komunis.
Pemimpin KSCM, Katerina Konecna, menjelaskan kepada DW bahwa amandemen UU yang diterapkan saat ini merupakan serangan politik dari koalisi pemerintah terhadap partainya.
“Ini adalah upaya sistematis dari pemerintah yang tidak bertanggung jawab dan korup di bawah Petr Fiala untuk membungkam kritikus-kritikus terbesarnya. Hal ini jelas tidak memiliki tempat dalam masyarakat demokratis,” kata Konecna.
“Menariknya, undang-undang ini ditandatangani oleh Petr Pavel, yang pernah menjadi anggota Partai Komunis Ceko (KSC), bahkan dipandang sebagai sosok terkemuka pada partai tersebut,” tambahnya.
Faktanya, Presiden Ceko, yang bekas tentara, sempat menjadi anggota partai komunis hingga berakhirnya Uni Soviet pada tahun 1989.
“Itu adalah keputusan yang jelas tidak membuat saya bangga,” komentarnya sebelum pemilihan presiden lebih dari dua tahun lalu.
“Saya pikir, 30 tahun terakhir yang saya dedikasikan untuk membangun Republik Ceko yang lebih aman menjadi simbol permintaan maaf saya kepada masyarakat,” mengutip jawabannya dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Denik Blesk, lima tahun lalu.
Pavel menjabat Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ceko dari 2012 hingga 2015 dan sebagai Ketua Komite Militer NATO selama lebih dari tiga tahun sejak 2015.
Ketua Umum KSCM Konecna juga menyatakan bahwa pemerintah seharusnya menangani masalah-masalah yang dihadapi warga Ceko.
Contohnya seperti harga energi yang tinggi atau biaya perumahan yang tidak terjangkau. Bukan malah mengesahkan undang-undang yang bertujuan untuk membungkam kritikus.
“Kami tidak akan terintimidasi, bahkan jika mereka mengancam kami ratusan kali dan memenjarakan kami,” tegas Konecna.
Paham Komunis telah lama mati, juga di Indonesia, tetapi hantunya terkadang masih gentayangan. (DW Indonesia/ns)
