PM CHINA Li Keqiang menjanjikan penyatuan kembali Taiwan secara damai, namun sebaliknya menentang setiap upaya penguasa pulau yang diklaim wilayahnya itu untuk merdeka.
“Pemerintah menerapkan kebijakan partai untuk menyelesaikan isu Taiwan dan mengambil langkah tegas menentang kemerdekaan Taiwan dan mempromosikan reunifikasi,” katanya kepada sekitar 3.000 delegasi Kongres Rakyat Nasional (NPC) di Balai Besar Rakyat Beijing, Minggu (5/3).
Mayoritas penduduk Taiwan sendiri tidak menunjukkan minat untuk diperintah oleh China yang otokratis, yang tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau itu.
Li mengatakan, Beijing harus menghadapi kenyataan bahwa penguasa kedua sisi Selat Taiwan (China daratan dan Taiwan) tidak saling menghormati posisi masing-masing.
“China harus menghormati komitmen rakyat Taiwan terhadap konsep inti berpegang teguh pada kedaulatan, demokrasi, dan kebebasan Republik China,” katanya, menggunakan nama resmi Taiwan.
“China harus menangani urusan lintas Selat Taiwan secara pragmatis dengan cara yang rasional, setara, dan saling menghormati, sehingga menciptakan kondisi untuk interaksi yang sehat,” tambahnya.
Selain berulang kali pesawat-pesawat tempur China melakukan penyusupan di Zona Pertahanan Udara Taiwan (ADIZ), terakhir 19 unit pesawat pada pekan lalu, kapal-kapal perangnya termasuk kapal induk juga sering melintas di perairan sempit Selat Taiwan.
Pemimpin China di berbagai kesempatan juga melontarkan ancaman untuk merebut kembali Taiwan paling lambat 2027 dibarengi manuver-manuver perang-perangan dengan skenario operasi amfibi.
Jika terjadi perang, tentu saja mesin perang raksasa China berkekuatan 2,03 juta tentara, 700 kapal perang dan 1.600-an unit pesawat militer berbagai jenis dan 5.700 tank, bakal mudah melumat pasukan Taiwan yang berkekuatan sekitar 200-ribu personil, 300-an pesawat militer, 1.100 tank, 80-an kapal perang dan 289 pesawat tempur plus 90 helikopter.
Namun tentu saja Amerika Serikat, pendukung utama Taiwan, tak akan berpangku tangan jika Taiwan diserang China, belum lagi negara-negara Barat lainnya di bawah bendera Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Taiwan memisahkan diri dari China setelah kubu nasionalis Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek ditaklukkan pasukan komunis pimpinan Mao Zedong yang menguasai China daratan pada 1949.
Sejauh ini baru 15 negara yang sudah mengakui Taiwan seperti Belize, Guatemala, Haiti, Honduras dan Tuvalu, Paraguay, Vatikan, Palau, kep. Marshall dan lainnya.
RI belum mengakui Taiwan karena menganut kebijakan “One China Policy”, namun hubungan dagang dan investasi Taiwan di Indonesia maju pesat, sementara TKI Indonesia juga banyak di negara itu.
Sejauh ini, niat China merebut kembali Taiwan cuma sebatas gertakan, karena tentu harus menimbang-nimbang beberapa kali, karena Taiwan tidak lah sendiri.
