JABATAN Walikota jauuuh lebih bergengsi ketimbang wali murid. Tapi belakangan citra wali murid lebih terjaga ketimbang Walikota. Soalnya, kini banyak Walikota korupsi, sehingga dicokok KPK lewat OTT. Sedangkan wali murid, selama ini aman-aman saja dari penyadapan KPK. Citra wali murid tetap terjaga, sebab tak mungkinlah wali murid menyalah-gunakan status dan kekuasaannya.
Beberapa bulan belakangan ini, memang banyak Walikota yang ditangkap KPK, gara-gara korupsi. Setelah Walikota Cimahi Aty Suharti pada awal Desember 2016, lalu menyusul kemudian Walikota Tegal Siti Masitha 30 Agustus 2017. Belum juga KPK istirahat, pertengahan September giliran Walikota Batu Edy Rumpoko yang terkena OTT. Ketika publik masih ramai membicarakan kelakuan para Walikota nakal itu, eh…..Walikota Cilegon Iman Ariyadi 23 September lalu juga dicokok KPK.
Para Walikota ini agaknya penderita penyakit THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan) akut, sehingga budegnya nggak ketulungan. Bagaimana tidak? Secara logika, ketika mendengar Walikota sebelumnya ditangkap KPK gara-gara suap, mestinya jadi hati-hati dan tidak berani terima suap. Tapi karena budeg, mereka tak mendengar peristiwa-peristiwa aib yang menimpa koleganya, sehingga tahu-tahu ditangkap KPK karena kasus yang sama.
Dilihat dari nama Walikota yang terjerat KPK, mereka ternyata tak bisa jaga nama pemberian orangtua. Misalnya Siti Masitha; dia mustinya ingat Siti Masitoh pembantu raja Fir’aun dalam kisah Nabi Musa. Siti Masitoh ini lebih takut pada Allah, sehingga pilih mati direbus ketimbang menyembah Fir’aun. Sedangkan Siti Masitha yang Walikota, sepertinya tak takut pada Allah, sehingga pilih “menyembah” uang demi modal Pilkada berikutnya.
Walikota Cilegon Iman Ariyadi sami mawon. Punya nama Iman, tapi sepertinya kurang beriman. Bapaknya dulu pernah jadi pasien KPK saat jadi Walikota, kok sekarang malah ikut-ikutan juga. Cuma caranya lebih canggih, suap dikamuflase sebagai dana CSR (modal swasta) tapi akhirnya tercium KPK juga.
Jaman Orde Baru, jarang ada Walikota dicopot gara-gara korupsi. Kalaupun ada, pernah terjadi gara-gara salah omong saja. Misalnya Walikota Supomo dari Pekalongan tahun 1970-an. Gara-gara ngomong “met zonder pers pemerintah jalan terus”, dia banyak dikecam pers di sana-sini, sehingga tak lama kemudian diganti.
Di jaman itu, jabatan Walikota benar-benar bergengsi dan terjaga. Mereka pejabat karier, yang menggapai jabatan itu dengan cara meniti dari bawah; jadi sayanglah jika karier hancur gara-gara duit. Tapi sekarang, Walikota mayoritas dari parpol. Justru jadi walikota demi mencari duit, karena terpilihnya juga pakai duit (biaya kampanye). Maklum, rakyat kini pinter-pinter. Cari pemimpin bukan karena kinerja, tapi yang penting: wani pira?
Gara-gara mereka, sekarang jabatan Walikota jadi kalah bergengsi dengan status wali murid. Walikota, karena kekuasaannya punya peluang untuk korupsi. Sedangkan wali murid tak mungkin korupsi karena tak diberi kekuasaan mengelola dana APBN. Maka di sinilah bedanya. Walikota banyak menerima duit, sedangkan wali murid justru banyak keluar duit. Sebentar-sebentar anak lapor, minta uang study tour, uang pagar, uang gedung, sampai uang perpisahan.
Jika Wali Sanga adalah pemimpin umat dan penyebar agama Islam di Tanah Jawa di abad ke-14, Walikota adalah pemimpin sebuah kota pada sebuah negara demokrasi. Karena menyandang nama “wali”, mestinya para Walikota itu bisa menyebarkan kebaikan dan kesejahteraan bagi rakyatnya, bukan hanya sejahtera untuk dirinya sendiri. (Cantrik Metaram)
