SEKTOR transportasi publik dan nelayan tangkap kecil mulai merasakan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi sejak 3 September lalu, dan sebagian berada dalam pilihan “berusaha merugi, tidak usaha mati”.
Kenaikan harga BBM terutama yang bersubsisi seperti Pertalite dari Rp7.650 er liter menjadi 10.000 dan biosolar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 dirasakan sangat berat bagi wong cilik, walau harga tersebut masih di bawah nilai keekonomiannya.
Pemerintah sendiri menghadapi dilema, jika harga BBM tidak dinaikkan, bakal membebani APBN yang sudah mengalokasikan dana subsidi sekitar Rp502,4 triliun dan jumlahnya bisa membengkak lagi sampai Rp700-triliun juga konsumsi penggunaannya tidak ditekan.
Kenaikan harga Pertalite dikeluhkan oleh Sanen, pengemudi mikrolet M-16 jurusan Ps. Minggu – Kampung Melayu pp. yang sebelumnya tiap hari bisa membawa pulang Rp100-ribu, anjlok ke Rp60-ribuan.
Walau belum ada peraturan baru mengenai tarif Mikrolet, ia nekat saja meminta tambahan ongkos pada penumpang, misalnya untuk jarak dekat yang semula Rp4.000, ia menariknya Rp5.000.
“Tapi nggak gampang, banyak pemumpang protes, atau mau bayar tapi pake ngedumel, “ keluhnya.
Di DKI Jakarta, terutama di kawasan pinggiran, saat ini beriperasi sekitar 6.600 angkot yang belum terintegrasi dalam manajemen PT Trans Jakarta melalui jaringan Jaklingko, sehingga pengemudi tetap mengejar setoran pada pemilik perusahaan.
Sementara kenaikan tarif ojol Zona I sebanyak delapan persen dari Rp1.800 ke Rp 2.000 dan 8,7 persen untuk batas atas dari Rp2.300 ke Rp2.500 ditanggapi beragam termasuk oleh pengemudi ojol yang cemas, calon penumpang mengurangi kegiatannya.
Sementara sejumlah nelayan di Bengkulu dilaporkan lebih memilih untuk tidak melaut, selain biaya bahan bakarnya naik akibat naiknya harga biosolar bersubsidi, juga di tengah musim gelombang besar saat ini dimana hasil tangkapan juga turun.
Para wong cilik saat ini mengandalkan bantuan sosial senilai Rp24,17 triliun yang disediakan pemerintah untuk menekan beban kenaikan harga BBM bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat, subsidi upah bagi 16 juta pkerja dan alokasi dana transfer daerah.
BLT sebesar Rp150.000 per bulan selama empat bulan akan didistibusikan oleh Kemensos melalui PT. Pos Indonesia mulai awal September Rp300.000 (untuk dua bulan) dan Rp300.000 pada akhir Desember.
Sedangkan subsidi upah Rp600.000 (sekali saja) yang didistribusikan melalui Kemenaker akan diberikan bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Sementara DTU disisihkan dua persen oleh pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan nelayan serta pemberian perlindungan sosial tambahan.
Masalahnya, tidak semua warga yang berhak, mendapatkan bansos mengingat datanya yang masih amburadul sehingga sering salah sasaran, juga sarat dengan kepentingan dan permainan oknum.
Agaknya, wong cilik harus terima nasib, lebih mengetatkan lagi ikat pinggangnya di hari hari ke depan.
