KAIRO – Liga Arab mengeluarkan deklarasi yang mendesak penerapan sanksi yang telah dijatuhkan pada Israel sebagai tanggapan atas perang genosida terhadap rakyat Palestina.
Deklarasi ini dikeluarkan pada Selasa, 22 Oktober 2024, setelah pertemuan darurat para perwakilan tetap di Kairo, Mesir, yang membahas langkah-langkah untuk menghentikan genosida yang sedang berlangsung di Gaza oleh Israel.
Pertemuan ini dilakukan menyusul peningkatan kekerasan di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Liga Arab telah beberapa kali mengadakan pertemuan untuk membahas tindakan militer Israel.
Para perwakilan Liga Arab menekankan pentingnya koordinasi antara negara-negara Arab dan dunia internasional untuk menghentikan kejahatan genosida, pengusiran paksa, dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina oleh Israel.
Dalam pernyataannya, Liga Arab mengutuk meningkatnya kebrutalan serangan, terutama di Gaza utara, di mana pasukan Israel melaksanakan rencana sistematis untuk mengosongkan wilayah tersebut di tengah kurangnya respons dari komunitas internasional.
Liga Arab juga mengkritik Amerika Serikat karena terus memberikan dukungan militer kepada Israel, serta menyerukan tindakan yang lebih tegas untuk meminta pertanggungjawaban pejabat Israel, termasuk penangguhan partisipasi Israel dalam Sidang Umum PBB dan membawa mereka ke pengadilan internasional.
Deklarasi ini juga mendesak agar sanksi terhadap Israel ditegakkan, merujuk pada keputusan KTT dan keputusan para menteri sebelumnya. Liga Arab menekankan pentingnya menangguhkan partisipasi Israel dalam Sidang Umum PBB dan mengklasifikasikan organisasi pemukim ilegal Israel sebagai entitas teroris.
Selain itu, negara-negara Arab mendukung pengajuan kasus genosida terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) dan mendorong Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galant, atas peran mereka dalam genosida yang sedang berlangsung.
Liga Arab juga mengkritik upaya Israel menghalangi operasi kemanusiaan, termasuk penargetan fasilitas badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), serta rencana undang-undang di Tel Aviv yang bertujuan melarang operasi UNRWA di Israel dan wilayah pendudukan.
