DI TENGAH upaya pelemahan KPK secara sistematis saat ini, praktek korupsi dengan menggerogoti anggaran rakyat yang diamanhkan pada negara dan dan pemerintah daerah terus berlangsung dan sedikit-sedikit mulai terkuak.
Saat “konspirasi” menilap anggaran DKI Jakarta dengan rencana anggaran yang amat tidak nalar dan masuk akal sehat a.l. pembelian lem Aibon Rp82,8 milyar dan bolpoin Rp124 milyar menjadi viral di medsos, terungkap pembentukan sejumlah desa hantu (fiktif) demi mendapatkan kucuran dana desa.
Menurut catatan KPK, paling tidak sudah diketahui ada 34 desa fiktif atau desa “hantu” dan menurut polisi, tiga diantaranya terletak di Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara yakni dua desa tanpa penduduk dan satu lagi berpenduduk dan ada perangkat tetapi berlokasi di hutan lindung.
Sedangkan Camat Lambuya, Jasmin mengemukakan, tidak ada Desa Ulu Meraka di wilayahnya , yang ada hanya Desa Meraka yang saat kecamatan dimekarkan, bergabung dengan kecamatan lain, begitu pula Desa Uepai yang tidak ditemukan di kecamatan itu.
Istilah desa “hantu” dilontakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung MPR/DPR Senin (4/11) yang menyebutkan desa-desa tersebut dibentuk (fiktif), kadang-kadang cuma ada papan plangnya saja, dengan tujuan untuk memperoleh dana desa dari Pusat dengan nilai sampai Rp1- milyar setahunnya.
Presiden Jokowi sendiri juga sudah menyampaikan kegeramannya dengan menyatakan akan mengejar pelakunya dan menangkapnya jika benar ada yang melakukan pembentukan desa-desa fiktif.
Memang tidak mudah untuk mengawasi 74.800 desa di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang setiap tahun menerima kucuran dana dengan besaran sampai Rp1-miliar.
Sudah menjadi rahasia umum, selama bertahun tahun uang negara yang diamanahkan oleh rakyat dijadikan bancakan para oknum elite politik dan birokrat di pusat mau pun daerah.
Tugas berat Mendagri Tito Karnavian jika benar-benar serius membasmi “tikus-tikus” yang sudah merajalela di berbagai instansi dan menggerogoti sendi-sendi seluruh kehidupan bangsa ini.
