EROPA – Kepala Dewan Rohingya Eropa meminta penyelidikan independen terhadap tuduhan militer Myanmar tentang pembunuhan massal warga desa Hindu yang dituduhkan pada militan ARSA.
28 jenazah termasuk enam anak ditemukan di tiga kuburan dekat Desa Ye Baw Kya di kota Maungdaw.
Pemerintah menuduh Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) membunuh penduduk desa Hindu. Namun, ARSA membantah tuduhan keterlibatannya dalam pembunuhan massal penduduk desa Hindu ke beberapa media.
Pada hari Senin seorang juru bicara mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa klaim militannya membunuh penduduk desa adalah “kebohongan”.
Dewan Rohingya Eropa juga membantah klaim tersebut, dengan mengatakan masih belum jelas apakah militan atau angkatan bersenjata Myanmar terlibat dalam insiden tersebut.
Dalam sebuah e-mail ke Anadolu Agency, ketua dewan Hla Kyaw mengatakan, “Kami tidak dapat secara independen memverifikasi apakah penduduk desa Hindu tersebut benar-benar dibunuh oleh ARSA.” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa Rohingya telah tinggal dengan sesama anggota komunitas Hindu mereka secara berdampingan selama beberapa generasi di daerah tersebut.
“Kami tidak melihat alasan ARSA melakukan pembunuhan massal terhadap penduduk desa Hindu,” katanya.
Sebaliknya, dia mengatakan, pasukan keamanan Myanmar bisa saja terlibat dalam pembunuhan tersebut “karena kesalahan” karena Muslim Rohingya terlihat seperti orang-orang Hindu di daerah itu atau bisa juga karena militer ingin menciptakan situasi di mana komunitas Hindu di seluruh dunia, termasuk pemerintah India sayap kanan terjebak dalam konflik.
“Menyalahkan Rohingya telah menjadi alat yang nyaman bagi angkatan bersenjata Myanmar untuk memajukan kehancuran komunitas Rohingya,” kata Hla Kyaw.
Dewan Rohingya Eropa mengatakan bahwa pelaku, apakah mereka berasal dari pasukan keamanan ARSA atau Myanmar, harus dibawa ke pengadilan.
Pihaknya mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan investigasi internasional independen atas pembunuhan massal warga desa Hindu dan juga warga desa Rohingya di bagian utara negara bagian Rakhine.
“Semua pembunuhan massal harus diselidiki secara independen oleh tim investigasi yang dipimpin oleh PBB,” Hla Kyaw menambahkan.
